Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, merespons perkembangan terbaru terkait kompromi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana pemilihan Gubernur dilakukan melalui DPRD, sementara Bupati dan Wali Kota tetap dipilih secara langsung oleh rakyat, dengan pengecualian wilayah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Budi Arie menyatakan bahwa Projo dapat menerima dan menyetujui kompromi tersebut sebagai jalan tengah yang realistis di tengah dinamika politik nasional serta kebutuhan akan stabilitas pemerintahan daerah.
“Projo memandang kompromi ini sebagai solusi moderat yang mengakomodasi berbagai kepentingan bangsa. Pemilihan Gubernur melalui DPRD dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif daerah, sementara pemilihan langsung Bupati dan Wali Kota tetap menjaga kedaulatan rakyat di tingkat akar rumput,” ujar Budi Arie.
Ia menambahkan bahwa mekanisme ini tetap harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokratis, agar tidak menjauh dari semangat reformasi.
“Yang terpenting bukan semata mekanismenya, tetapi bagaimana memastikan kepala daerah yang terpilih benar-benar bekerja untuk rakyat, bebas dari praktik transaksional, dan mampu menghadirkan pemerintahan yang efektif,” tegasnya.
Budi Arie juga menekankan bahwa Projo akan terus mengawal pembahasan kebijakan Pilkada ini agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional, stabilitas politik, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kompromi ini harus menjadi sarana memperkuat demokrasi Pancasila, bukan melemahkannya. Efisiensi penting bagi pemerintah , tapi kegembiraan rakyat jangan di hilangkan. Rakyat berhak bergembira, ” tutup Budi Arie.
