Indonesia Dinilai Masih Bergantung pada Pupuk Kimia Impor
JAKARTA,Trankonmasinews — Ketua Umum Gabungan Pengusaha Pertanian dan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (GAPERKASINDO), Hasyari Nasution, mendorong transformasi besar dalam industri pupuk nasional.
Ia menilai Indonesia perlu segera beralih dari ketergantungan pupuk anorganik impor menuju kemandirian berbasis pupuk hayati dan organik dari bahan baku lokal.
Menurut Hasyari, selama puluhan tahun Indonesia belum sepenuhnya lepas dari ketergantungan terhadap sistem pupuk global.
“Selama 80 tahun merdeka, kita masih terpengaruh pola industri global. Padahal, potensi bahan baku pupuk di dalam negeri sangat besar,” ujarnya dalam keterangan kepada media di Jakarta, Jumat (24/4).
Potensi Biomassa dan Limbah Ternak Belum Dimanfaatkan Optimal
GAPERKASINDO mencatat Indonesia memiliki potensi besar dari sektor perkebunan dan peternakan. Di antaranya:
Sekitar 573 juta ton biomassa sawit per tahun
Sekitar 93 juta ton limbah kotoran ternak per tahun
Potensi tersebut dinilai dapat diolah menjadi pupuk nasional bernilai ekonomi tinggi, dengan estimasi mencapai lebih dari Rp60 triliun. Namun hingga kini, sebagian besar belum dimanfaatkan secara maksimal.
Krisis Pupuk: Ketergantungan Impor dan Beban Subsidi
1. Ketergantungan Impor Masih Tinggi
Sekitar 70 persen bahan baku pupuk NPK masih berasal dari impor. Kondisi ini membuat sektor pertanian rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan dinamika global.
2. Subsidi Pupuk Membengkak
Subsidi pupuk pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp46,8 triliun, yang menjadi beban fiskal cukup besar bagi negara.
3. Kualitas Tanah Menurun
Sebanyak 72 persen lahan sawah dilaporkan memiliki kandungan karbon organik di bawah 2 persen, yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan produktivitas pertanian.
Pupuk Organik Dinilai Lebih Lengkap Kandungan Haranya
Hasyari menyebut pupuk kimia umumnya hanya mengandung 2–4 unsur hara, sementara pupuk semi organik dapat memiliki 6 hingga 14 unsur hara, termasuk unsur mikro yang penting bagi kesehatan tanah
Hal ini dinilai menjadi salah satu alasan penting untuk mendorong transisi ke pupuk berbasis organik dan hayati.
Dorongan Kebijakan untuk Pemerintahan Prabowo Subianto
GAPERKASINDO memandang situasi global saat ini sebagai peluang strategis untuk melakukan perubahan kebijakan di sektor pupuk dan pangan.
Terdapat tiga usulan utama yang disampaikan:
1. Mengurangi Ketergantungan Impor
Memberikan ruang lebih luas bagi produsen pupuk dalam negeri, khususnya yang berbasis ramah lingkungan.
2. Optimalisasi Limbah Organik
Memanfaatkan limbah perkebunan dan peternakan sebagai bahan baku utama pupuk nasional.
3. Reformasi Subsidi Pupuk
Mengusulkan pengalihan sebagian subsidi pupuk kimia menjadi skema voucher pupuk semi organik, dengan nilai sekitar Rp3 juta per hektare untuk petani.
Target Penghematan dan Kemandirian Pupuk Nasional
GAPERKASINDO bersama Koperasi FANANTARA menyatakan kesiapan untuk mendukung implementasi program tersebut.
Target yang disampaikan antara lain:
Penghematan subsidi hingga Rp31 triliun
Substitusi 50 persen impor pupuk sebelum 2028
Hasyari menekankan bahwa kemandirian pupuk merupakan bagian penting dari kedaulatan pangan nasional.
“Kedaulatan pangan tidak dapat dicapai tanpa kemandirian pupuk,” ujarnya.
