Makan Bergizi Gratis dan Arsitektur Kekuasaan yang Sunyi
Dr. Al Ghozali Hide Wulakada, SH, MH
Trankonmasinews – Setiap kebijakan publik selalu berbicara lebih dari sekadar apa yang tertulis dalam dokumen resminya. Ia menyimpan pilihan ideologis, strategi kekuasaan, dan arah masa depan yang tidak selalu diucapkan secara terbuka. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk dalam kategori kebijakan yang tidak bisa dibaca secara polos sebagai proyek kesejahteraan semata.
Di atas kertas, tujuannya mulia: mengatasi stunting, meningkatkan gizi anak sekolah, memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Tetapi politik tidak pernah bekerja hanya di atas kertas. Politik bekerja pada prioritas. Dan prioritas selalu berarti ada yang didahulukan, ada yang ditunda.
Di tengah persoalan kesejahteraan guru honorer yang masih memprihatinkan, biaya pendidikan tinggi yang belum merata, serta tekanan pembiayaan layanan kesehatan nasional, negara memilih menggelontorkan anggaran sangat besar untuk distribusi makanan harian. Pertanyaannya sederhana: mengapa ini yang didahulukan?
Dalam kebijakan publik dikenal istilah trade-off. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk satu program berarti rupiah itu tidak digunakan untuk program lain. Jika demikian, pilihan terhadap MBG bukan sekadar pilihan teknokratis, tetapi pilihan politik.
Masalahnya bukan pada makanannya. Masalahnya ada pada desain distribusinya.
MBG bukan bantuan sekali waktu. Ia adalah distribusi harian. Setiap hari negara hadir di sekolah dalam bentuk makanan. Setiap hari anak membawa pulang cerita tentang negara yang memberi makan. Setiap hari keluarga berinteraksi dengan simbol kehadiran kekuasaan.
Di sinilah politik distribusi bekerja.
Dalam kajian politik komparatif, distribusi manfaat langsung yang kasat mata terbukti menjadi instrumen paling efektif membangun loyalitas elektoral jangka panjang. Bantuan yang konkret, rutin, dan mudah diingat lebih kuat daya ikatnya dibanding kebijakan struktural yang abstrak seperti reformasi kurikulum atau restrukturisasi anggaran kesehatan.
MBG adalah program yang sangat konkret. Ia bisa dilihat, disentuh, dirasakan. Dan yang konkret selalu lebih kuat daripada yang konseptual dalam memengaruhi persepsi publik.
Lebih jauh lagi, MBG tidak berdiri sendiri. Ia dirancang untuk terhubung dengan jejaring ekonomi lokal: koperasi, dapur pengelola, pemasok bahan pangan, pemerintah desa. Dalam skema idealnya, petani menjual ke koperasi, koperasi memasok dapur, dapur menyediakan makanan, sekolah menjadi titik distribusi.
Secara ekonomi, ini tampak seperti ekosistem pemberdayaan. Namun secara politik, ini adalah jaringan.
Jaringan yang dibiayai anggaran negara. Jaringan yang hidup dari keberlanjutan program.
Jaringan yang bergantung pada stabilitas kekuasaan.
Dalam teori kekuasaan modern, kontrol tidak lagi dilakukan melalui represi terbuka. Ia dilakukan melalui pengelolaan kehidupan sehari-hari. Negara hadir dalam dapur, dalam meja makan, dalam kebutuhan paling dasar manusia. Ketergantungan ekonomi perlahan berubah menjadi loyalitas struktural.
Demokrasi tidak selalu dilemahkan melalui pembungkaman atau pelarangan oposisi. Ia bisa melemah melalui cara yang jauh lebih halus: melalui distribusi yang menciptakan ketergantungan.
Jika jaringan koperasi, pengelola dapur, dan aparatur desa memiliki kepentingan ekonomi terhadap kelangsungan MBG, maka secara rasional mereka akan mendukung kekuasaan yang menjamin program itu tetap berjalan. Ini bukan tuduhan. Ini logika rasional.
Di titik inilah negara kesejahteraan berpotensi bergeser menjadi negara patronase.
Patronase bukan berarti korupsi. Patronase berarti distribusi sumber daya yang secara sistemik mengikat relasi loyalitas. Ketika relasi ekonomi bertemu dengan relasi politik, lahirlah apa yang dalam ilmu politik disebut mesin kampanye permanen — mesin yang bekerja bahkan ketika masa kampanye belum dimulai.
MBG, dengan distribusi harian dan jangkauan nasional, memiliki semua prasyarat untuk menjadi infrastruktur politik jangka panjang.
Apakah ini berarti program tersebut pasti disalahgunakan? Tidak. Tetapi apakah desainnya membuka kemungkinan konsolidasi kekuasaan? Ya.
Dan di situlah problem demokrasi kita.
Demokrasi bukan hanya soal pemilu yang rutin. Demokrasi adalah soal medan kompetisi yang setara. Jika satu kekuatan politik memiliki akses pada jaringan distribusi ekonomi yang tertanam hingga tingkat desa dan sekolah, sementara kekuatan lain hanya memiliki narasi, maka kontestasi tidak lagi berlangsung di ruang yang netral.
Yang paling mengkhawatirkan bukanlah kebijakan populis itu sendiri, melainkan normalisasi ketergantungan struktural sebagai fondasi politik.
Hari ini kita mungkin menyambut makanan gratis. Besok kita mungkin menyadari bahwa pilihan politik kita tidak lagi sepenuhnya bebas, karena ia terikat pada stabilitas jaringan distribusi yang menopang kehidupan sehari-hari.
Demokrasi bisa tetap berdiri secara prosedural. Pemilu tetap ada. Kampanye tetap berlangsung. Tetapi preferensi politik telah dikondisikan oleh struktur ekonomi yang tidak netral.
Kita memasuki fase yang lebih sunyi: ketika demokrasi tidak dihancurkan, tetapi dilunakkan. Tidak dibatalkan, tetapi diarahkan. Tidak ditutup, tetapi dikondisikan.
Dan sejarah menunjukkan, demokrasi jarang mati dengan suara ledakan. Ia lebih sering melemah dalam tepuk tangan bantuan yang terasa menyenangkan, sementara perlahan-lahan medan kebebasan menyempit tanpa kita sadari.
Pertanyaan akhirnya bukan lagi apakah makan gratis itu baik atau tidak. Pertanyaannya adalah: arsitektur kekuasaan seperti apa yang sedang dibangun di baliknya?
Jika jawaban atas pertanyaan itu tidak pernah dibicarakan secara terbuka, maka kita mungkin sedang menyaksikan lahirnya bentuk baru konsolidasi kekuasaan — bukan melalui intimidasi kasar, melainkan melalui distribusi yang tampak penuh kebaikan.
Dan demokrasi, sekali lagi, mungkin tidak akan runtuh. Ia hanya akan menjadi formalitas yang semakin hampa.
