BOYOLALI, Trankonmasinews.com – Ada satu kalimat sederhana yang seharusnya selalu tertanam dalam kesadaran setiap pejabat: jabatan adalah amanah untuk melayani, bukan kesempatan untuk dilayani.
Sayangnya, kalimat yang terdengar sederhana itu justru semakin mahal dalam praktik kehidupan politik dan birokrasi. Jabatan yang semestinya menjadi instrumen pengabdian perlahan berubah menjadi simbol kekuasaan. Kursi yang seharusnya dipakai untuk memperjuangkan kepentingan rakyat terkadang justru menjadi tempat nyaman untuk menikmati fasilitas, penghormatan, protokoler, dan sanjungan.
Inilah paradoks kekuasaan kita
Pejabat disebut sebagai pelayan masyarakat. Tetapi dalam banyak kesempatan, rakyat justru diposisikan seolah-olah harus melayani pejabat. Masyarakat diminta memahami kesibukan pemerintah, sementara pemerintah tidak selalu cukup sabar memahami kesulitan masyarakat.
Lebih ironis lagi, ada pejabat yang tampak lebih menikmati seremoni daripada substansi. Lebih nyaman berada di panggung daripada turun ke lapangan. Lebih cepat merespons pujian daripada kritik. Lebih sibuk menjaga citra daripada memperbaiki kinerja.
Pelayan yang tersanjung itu adalah pejabat
Sanjungan dalam politik memang bukan barang baru. Kekuasaan selalu memiliki lingkaran orang-orang yang berkepentingan mendekat kepada penguasa. Ada yang datang karena loyalitas, ada yang karena kepentingan, dan ada pula yang sekadar ingin mendapatkan bagian dari akses kekuasaan.
Di sinilah seorang pejabat diuji
Apakah ia mampu membedakan kritik dengan kebencian dan membedakan sanjungan dengan ketulusan?
Pejabat yang matang tidak akan mabuk pujian. Sebaliknya, ia justru harus curiga ketika semua orang di sekelilingnya selalu mengatakan bahwa dirinya benar. Sebab dalam ruang kekuasaan yang terlalu penuh dengan tepuk tangan, sering kali suara rakyat yang sesungguhnya justru tenggelam.
Kekuasaan tanpa kritik adalah kekuasaan yang berbahaya
Demokrasi bukan panggung untuk mempertontonkan kehebatan pejabat. Demokrasi adalah mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di bawah kontrol rakyat. Karena itu, pejabat publik tidak boleh alergi terhadap pertanyaan, kritik, kritik media, kritik akademisi, maupun suara masyarakat sipil
Jika setiap kritik dianggap sebagai serangan politik, lalu kepada siapa rakyat harus menyampaikan kegelisahannya?
Kita tidak sedang membutuhkan pejabat yang pandai membangun kesan sebagai orang penting. Kita membutuhkan pejabat yang mampu membuktikan bahwa jabatannya memang penting bagi kehidupan rakyat.
Rakyat tidak membutuhkan terlalu banyak seremoni. Rakyat membutuhkan pelayanan yang cepat, hukum yang adil, birokrasi yang bersih, pendidikan yang layak, kesehatan yang terjangkau, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang terkendali, serta pembangunan yang benar-benar menyentuh kehidupan mereka.
Di situlah ukuran seorang pejabat. Bukan dari panjangnya iring-iringan kendaraan. Bukan dari banyaknya orang yang berdiri menyambut. Bukan dari berapa kali namanya disebut dalam acara.
Dan bukan pula dari seberapa tinggi penghormatan yang diterimanya. Ukuran seorang pemimpin adalah seberapa besar rakyat merasakan manfaat dari keputusan yang dibuatnya.
Karena jabatan memiliki umur. Hari ini seseorang bisa berada di atas panggung, besok ia bisa kembali menjadi rakyat biasa. Hari ini pintu-pintu kekuasaan terbuka lebar, suatu saat semuanya akan tertutup. Fasilitas negara akan kembali kepada negara. Kursi kekuasaan akan diduduki orang lain. Yang tidak boleh hilang adalah pertanggungjawaban moral.
Maka, pejabat jangan terlalu bangga ketika disanjung. Sanjungan bisa menjadi jebakan. Tepuk tangan bisa menjadi candu. Kekuasaan bisa membuat seseorang perlahan lupa dari mana mandat itu berasal.
Dan ketika seorang pejabat sudah lebih takut kehilangan sanjungan daripada kehilangan kepercayaan rakyat, sesungguhnya ada sesuatu yang keliru dalam cara ia memahami jabatan.
Politik seharusnya tidak melahirkan manusia-manusia yang haus penghormatan. Politik seharusnya melahirkan orang-orang yang bersedia memikul beban masyarakat.
Jabatan bukan singgasana. Jabatan adalah beban amanah, Semakin tinggi kursi yang diduduki, semakin panjang pula daftar pertanggungjawaban yang harus ditunaikan.
Karena itu, sudah waktunya budaya asal bapak senang ditinggalkan. Pejabat tidak membutuhkan orang-orang yang hanya pandai mengatakan “iya”. Mereka membutuhkan orang-orang yang berani mengatakan “tidak” ketika kebijakan mulai menyimpang dari kepentingan publik.
Rakyat pun harus berhenti mengkultuskan pejabat. Hormati jabatannya, tetapi tetap kritis terhadap kebijakannya. Hargai orangnya, tetapi jangan menyerahkan akal sehat kepadanya.
Sebab dalam negara demokrasi, pejabat adalah orang yang diberi mandat untuk melayani rakyat—bukan rakyat yang diberi tugas untuk memuliakan pejabat.
Pada akhirnya, ketika jabatan selesai, yang dibawa pulang bukan kursinya, bukan mobil dinasnya, bukan protokolernya, dan bukan sanjungannya
Yang tinggal hanyalah sejarah. Dan sejarah akan mencatat: apakah jabatan itu pernah benar-benar digunakan untuk melayani, atau hanya menjadi kesempatan untuk dilayani.
Di tulis: Muhamad Sarman DPC LSM KPMP Boyolali.