Magelang – Fenomena pengibaran bendera One Piece yang menampilkan simbol bajak laut Jolly Roger menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Tak hanya mencuri perhatian publik, tren ini ternyata membawa berkah tersendiri bagi pelaku usaha di Magelang.
Salah satunya adalah Imam Suhadi (30), pemilik pusat kain printing ID di Muntilan, Magelang. Sejak akhir Juli 2025, ia mencatat lonjakan pesanan signifikan untuk bendera One Piece, mencapai sekitar 400 pieces.
“Awalnya hanya lihat dari berita, lalu banyak permintaan. Saya produksi lebih banyak, tapi sempat saya hentikan setelah ada berita penangkapan,” ujar Imam saat ditemui di Kedon, Congkrang, Muntilan, Kamis (7/8/2025).
Penjualan Bendera One Piece Naik 30 Persen
Menurut Imam, permintaan bendera naik hingga 30 persen dibandingkan bulan biasa. Pemesanan datang dari berbagai wilayah di Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, dan Jawa Timur. Semua transaksi dilakukan secara online.
Ukuran bendera yang diproduksi beragam, mulai dari 90×60 cm hingga 150×100 cm, dengan harga berkisar Rp 15.000 hingga Rp 100.000 per lembar.
Meski diuntungkan dari sisi bisnis, Imam tetap mengingatkan pembelinya untuk mengibarkan bendera One Piece di bawah bendera Merah Putih sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol negara.
“Saya tetap orang Indonesia. Saya selalu bilang ke pelanggan, pasang One Piece harus di bawah Merah Putih,” tegasnya.
Pemesanan Bendera Merah Putih Justru Turun
Menariknya, Imam mengungkapkan bahwa penjualan bendera Merah Putih justru mengalami penurunan di tengah tren bendera One Piece ini. Namun, ia masih menerima pesanan rutin untuk bendera raksasa ukuran 45 x 21 meter sebanyak dua lembar setiap tahun.
“Yang pesan bendera besar tetap ada. Tapi yang ukuran kecil memang turun dibanding One Piece,” tambahnya.
Bupati Magelang: Tidak Dilarang, Tapi Jangan Berlebihan
Menanggapi maraknya pengibaran bendera One Piece, Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyatakan tidak melarang warganya untuk memasang atau membuat mural bertema One Piece. Namun, ia mengimbau agar masyarakat tidak berlebihan dalam mengekspresikannya, terutama menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-80.
“Kalau masyarakat merasa ada yang kurang dari kinerja kami, silakan sampaikan langsung. Tapi saya harap, momen HUT RI bisa jadi ajang untuk meredam ekspresi simbolik seperti ini,” ujar Bupati.
Bupati menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat. Ia berharap momentum kemerdekaan dapat diisi dengan semangat positif, bukan kontroversi.
(Iq.Ra)
