Trankonmasinews – Lembaga Lingkungan Hidup Trans Global Green Indonesia (Transgreendo), satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbadan hukum, ikut menyoroti maraknya pemberitaan tentang oknum-oknum yang terjerat OTT. Namun dalam praktiknya, pemberitaan tersebut dinilai tidak berimbang.
Sorotan media lebih banyak diarahkan pada individu-individu tertentu, bahkan tak jarang menyudutkan pihak-pihak yang justru berperan dalam pengawasan, sementara substansi utama berupa kejahatan korupsi itu sendiri justru kurang mendapat porsi yang proporsional.
Fenomena ini memunculkan kekhawatiran bahwa arah opini publik sedang digiring menjauh dari persoalan utama. Padahal, yang seharusnya menjadi perhatian bersama adalah bagaimana praktik korupsi bisa dicegah dan diberantas secara sistematis, bukan sekadar menyoroti pihak-pihak yang terlibat dalam operasi tangkap tangan tanpa melihat konteks yang lebih luas.
Baca juga:
Penegasan Sikap dan Pembinaan Internal Lembaga
Dalam sebuah kesempatan, Ketua Umum Trangreendo, Sriyanto Ahmad, C.Par, C.PLA, C.LO, C.Me, juga menegaskan pentingnya menjaga integritas di internal lembaga. Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan pengukuhan pengurus wilayah Soloraya dan sekitarnya yang digelar di Warung Makan Putri Merbabu, Kabupaten Magelang.
Dalam acara tersebut, Sriyanto Ahmad mengukuhkan Jiyono, Iskandar, Yudo Kastuawan, SH, dan Marwoto sebagai pengurus di wilayah Soloraya. Dalam arahannya, ia berpesan agar seluruh pengurus menjalankan tugas dengan menunjukkan jati diri yang jelas, menggunakan identitas dan kelengkapan yang proporsional, serta tetap menjaga marwah lembaga.
Ia juga menegaskan larangan keras bagi seluruh anggota untuk meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari narasumber atau pihak yang berkepentingan. Hal ini penting ditekankan mengingat situasi saat ini dinilai rawan dengan berbagai jebakan yang dapat merugikan individu maupun mencoreng nama baik lembaga.
Pesan ini menjadi penegasan bahwa lembaga pengawas sosial harus tetap berada pada koridor etik dan hukum, sekaligus membedakan diri dari oknum-oknum yang menyalahgunakan peran.
Arah Narasi Publik yang Perlu Diluruskan
Dalam beberapa waktu terakhir, publik disuguhi narasi yang cenderung bergeser dari esensi utama pemberantasan korupsi. Alih-alih memperkuat kampanye melawan praktik korupsi yang masih merajalela, perhatian justru lebih banyak diarahkan pada penertiban LSM dan wartawan.
Rakyat pada dasarnya tidak pernah menolak penegakan hukum. Bahkan, mayoritas masyarakat sangat mendukung upaya pemberantasan pungli, termasuk tindakan tegas terhadap berbagai bentuk kejahatan lain seperti kejahatan politik, hingga penyalahgunaan wewenang.
Namun, ketika yang lebih sering digembar-gemborkan adalah penindakan terhadap pihak-pihak yang justru berperan sebagai pengawas sosial, maka ada kekhawatiran arah kebijakan menjadi tidak tepat sasaran.
Baca juga:
Konflik Timur Tengah Guncang Industri Plastik RI, Harga Bahan Baku Melonjak Tajam
Korupsi Masih Menjadi Masalah Utama
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa maling uang rakyat masih menjadi penyakit kronis di tubuh pemerintahan. Dari tingkat pusat hingga daerah, kasus demi kasus terus bermunculan. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pencegahan masih memiliki banyak celah.
Jika pemerintah serius ingin memperbaiki tata kelola, maka yang seharusnya diperkuat adalah sistem pencegahan korupsi, transparansi anggaran, serta pengawasan internal yang ketat. Bukan justru menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat sipil yang ingin berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Dampak Korupsi bagi Rakyat Kecil
Maling uang rakyat bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat justru diselewengkan demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Akibatnya, rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya. Harga kebutuhan naik, pelayanan publik menurun, dan kesenjangan sosial semakin melebar. Dalam kondisi seperti ini, sangat wajar jika masyarakat menginginkan fokus utama pemerintah tetap pada pemberantasan korupsi.
Peran LSM dan Wartawan dalam Demokrasi
LSM dan wartawan sejatinya merupakan bagian penting dari sistem demokrasi. Mereka berfungsi sebagai kontrol sosial yang membantu mengungkap berbagai penyimpangan, termasuk praktik korupsi.
Jika ada oknum yang menyalahgunakan profesi tersebut, tentu harus ditindak sesuai hukum. Namun, tidak perlu digembar-gemborkan secara berlebihan hingga menimbulkan kesan bahwa seluruh LSM dan wartawan adalah pihak yang patut dicurigai.
Jangan Sampai Membungkam Kritik
Ketika narasi yang dibangun lebih banyak menyoroti “penertiban” terhadap LSM dan wartawan, ada risiko munculnya efek jera bagi masyarakat untuk bersuara. Ini berbahaya bagi demokrasi.
Padahal, kritik dan pengawasan dari masyarakat justru menjadi elemen penting dalam mencegah korupsi. Tanpa kontrol dari luar, kekuasaan cenderung rawan disalahgunakan.
Kembalikan Kepercayaan Publik
Pada akhirnya, kepercayaan publik adalah kunci utama keberhasilan pemerintahan. Rakyat tidak membutuhkan gembar-gembor yang salah arah. Yang dibutuhkan adalah bukti nyata bahwa pemerintah serius memberantas korupsi.
Sudah saatnya fokus dikembalikan: korupsi adalah musuh bersama, dan pemberantasannya harus menjadi prioritas utama, bukan justru dikaburkan oleh isu-isu lain yang kurang relevan.
SEO Meta
Judul SEO: Korupsi Masih Marak, Jangan Salah Fokus
Meta Deskripsi: Trangreendo soroti ketimpangan pemberitaan OTT dan tegaskan integritas pengurus dalam pengukuhan di Magelang.
Kata Kunci: pemberantasan korupsi, OTT, LSM, wartawan, Trangreendo, Sriyanto Ahmad, korupsi Indonesia
