Alarm Bahaya di Balik Ramainya Permintaan SKTM
Trankonmasinews – Menjelang Pilkades, satu per satu wajah asli kekuasaan mulai terlihat. Bukan lagi soal visi membangun desa, tetapi bagaimana cara meraih simpati dengan segala cara—termasuk oknum ASN memainkan harapan rakyat kecil.
Fenomena maraknya permintaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) secara massal oleh warga yang di iming imingi oknum ASN patut menjadi alarm keras.
Lebih memprihatinkan lagi, ketika hal ini dipicu oleh ulah oknum yang mengaku dekat dengan pimpinan, bahkan berstatus ASN.
lalu dengan enteng menjanjikan bantuan pemerintah bisa “dicairkan” asal warga mengikuti arahan mereka. Ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah bentuk nyata dari pembusukan moral politik di tingkat desa.
Rakyat Dijadikan Objek, Bukan Subjek
Rakyat kecil kembali ditempatkan sebagai objek. Mereka yang sedang kesulitan ekonomi digiring, dikumpulkan, diberi harapan, lalu dimanfaatkan.
SKTM Disulap Jadi Alat Mobilisasi
SKTM yang seharusnya menjadi alat administrasi untuk membantu warga miskin, justru dijadikan alat mobilisasi massa. Warga diminta membuat surat, mengumpulkan berkas, lalu diarahkan ke satu titik—seolah-olah bantuan tinggal menunggu pencairan.
Padahal faktanya, bantuan pemerintah tidak pernah berjalan dengan cara seperti itu. Yang terjadi bukan pelayanan, melainkan penggiringan opini dan pembentukan ketergantungan.
Manipulasi Harapan, Politik Paling Kejam, Tidak ada yang lebih kejam dalam politik selain memanfaatkan harapan orang miskin.
Janji Bantuan Jadi Senjata
Janji bantuan adalah senjata paling efektif untuk mempengaruhi masyarakat bawah. Cukup dengan berkata “bisa dibantu”, maka kepercayaan pun digenggam.
Namun di balik itu, tersimpan potensi besar:
Pengumpulan data untuk kepentingan tertentu
Pemetaan dukungan menjelang Pilkades
Praktik klientelisme (politik balas jasa)
Jika ini benar terjadi, maka yang rusak bukan hanya sistem, tetapi nurani kekuasaan di tingkat paling bawah.
ASN dan Penyimpangan Peran
Keterlibatan oknum ASN dalam praktik seperti ini merupakan pelanggaran serius. ASN seharusnya berdiri netral, melayani masyarakat tanpa kepentingan politik.
Namun jika justru menjadi bagian dari permainan, maka yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap amanah negara. Jabatan bukan alat untuk membangun jaringan pengaruh, apalagi memanfaatkan ketidaktahuan warga.
Pilkades di Persimpangan Jalan
Pilkades sejatinya adalah ruang demokrasi paling dekat dengan rakyat. Jika sejak awal sudah diwarnai manipulasi bantuan dan permainan persepsi, maka yang lahir bukan pemimpin, melainkan produk rekayasa kepentingan.
Jika praktik ini dibiarkan, desa akan dipimpin bukan oleh yang terbaik, tetapi oleh yang paling lihai memainkan situasi. Dan pada akhirnya, rakyatlah yang kembali menanggung akibatnya.
Saatnya Warga Bersikap Tegas
Masyarakat tidak boleh terus-menerus berada dalam posisi lemah. Benteng Terakhir Ada di Rakyat, Sudah saatnya warga:
Menolak janji bantuan yang tidak jelas sumbernya
Tidak menyerahkan dokumen kepada oknum pribadi
Mengklarifikasi ke jalur resmi
Bersikap kritis terhadap setiap informasi
Kesadaran warga adalah benteng terakhir dari rusaknya sistem.
Jangan Jual Kemiskinan Demi Kekuasaan
Kemiskinan bukan alat politik.
Kesulitan rakyat bukan komoditas untuk meraih jabatan.
Jika ada yang menggunakan SKTM dan janji bantuan untuk menggalang dukungan, maka itu bukan pemimpin—itu adalah pedagang harapan.
Dan desa yang sehat tidak lahir dari transaksi seperti itu, melainkan dari kejujuran, integritas, dan keberpihakan nyata kepada rakyat.
Disclaimer Redaksi:
Tajuk rencana ini merupakan pandangan redaksi berdasarkan fenomena yang berkembang di masyarakat. Tulisan ini tidak ditujukan kepada individu atau pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk edukasi publik agar masyarakat lebih memahami prosedur bantuan pemerintah yang benar serta menghindari potensi penyalahgunaan dalam momentum politik desa.