Kearifan Jawa yang Tinggal Slogan
Trsnkonmasinews – Di negeri yang katanya menjunjung tinggi budaya dan adab ketimuran, kita justru menyaksikan ironi yang semakin nyata. Kearifan Jawa mengajarkan eling lan waspada, sepi ing pamrih rame ing gawe, dan andhap asor. Namun dalam praktiknya, nilai-nilai itu seperti hanya tinggal slogan.
Hari ini, bukan hanya soal korupsi yang menyakitkan hati rakyat. Ada satu fenomena lain yang tak kalah mengusik akal sehat: perkara publik yang sebenarnya sederhana, tetapi dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Salah satunya adalah polemik ijazah yang ramai diperbincangkan masyarakat.
Rakyat kecil bertanya-tanya: jika memang benar, mengapa tidak segera dibuktikan? Jika memang salah, mengapa tidak segera ditindak? Bukankah aparat penegak hukum (APH) memiliki kewenangan dan alat untuk menguji keabsahan sebuah dokumen?
Namun yang terjadi justru sebaliknya—diam. Seolah ada sesuatu yang ditahan, seolah ada kepentingan yang lebih besar daripada sekadar kejujuran.
Eling lan Waspada yang Kian Pudar
Di sinilah kita melihat betapa nilai eling lan waspada seakan hilang dari para pemegang kekuasaan. “Eling” bukan hanya ingat Tuhan, tetapi juga sadar bahwa setiap keputusan menyangkut nasib kepercayaan publik. Ketika kebenaran dibiarkan menggantung, maka yang rusak bukan hanya satu perkara, tetapi kepercayaan rakyat secara keseluruhan.
Lebih mengherankan lagi adalah sikap para tokoh bangsa. Mereka yang selama ini dikenal lantang dalam berbagai isu, tiba-tiba menjadi senyap. Tidak ada dorongan kuat kepada aparat untuk segera menyelesaikan perkara yang sebenarnya bisa diuji secara objektif dan terbuka.
Pertanyaannya: mengapa diam?
Apakah karena takut?
Apakah karena ada kepentingan politik?
Ataukah karena budaya orang Jawa “rasa ewuh pakewuh” yang berlebihan—enggan bersikap tegas demi menjaga relasi kekuasaan?
Dalam kearifan Jawa, sikap seperti ini justru bertentangan dengan nilai kejujuran batin. Andhap asor bukan berarti diam melihat ketidakjelasan. Nrimo ing pandum bukan berarti menerima ketidakadilan. Dan sepi ing pamrih rame ing gawe bukan berarti membiarkan masalah publik tanpa penyelesaian.
Jika para elit benar-benar menghayati nilai luhur Jawa, mereka seharusnya berdiri di depan, bukan bersembunyi di balik diam. Mereka seharusnya mendorong transparansi, bukan membiarkan spekulasi berkembang liar.
Karena ketika kebenaran tidak segera dijelaskan, ruang kosong itu akan diisi oleh prasangka. Dan ketika prasangka tumbuh, yang hancur adalah persatuan.
Sejarah telah menunjukkan bahwa pendekatan moral dan keteladanan adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Tokoh seperti Sunan Kalijaga yang mengajarkan ilmu keagamaan di tanah Jawa bahwa kebenaran harus disampaikan dengan bijak, tetapi tetap tegas.
Hari ini, kita justru melihat kebalikan. Ketegasan hilang, keberanian memudar, dan yang tersisa hanyalah kehati-hatian yang berlebihan—atau mungkin ketakutan yang tidak diakui.
Inilah persoalan besar kita: bukan kekurangan hukum, tetapi kekurangan keberanian untuk menegakkan kebenaran.
Jika perkara sederhana seperti keabsahan ijazah saja tidak mampu diselesaikan secara terbuka dan cepat, bagaimana rakyat bisa percaya pada penegakan hukum yang lebih besar dan kompleks?
Kearifan Jawa seharusnya menjadi kompas moral. Tetapi tanpa keberanian, ia hanya akan menjadi hiasan kata-kata. Dan selama elit lebih memilih diam daripada bersikap, selama itu pula kebenaran akan terus tertunda.
Dan ketika kebenaran ditunda terlalu lama, ia perlahan berubah menjadi ketidakadilan yang dilegalkan.
Disclaimer
Tulisan ini merupakan opini penulis yang bertujuan sebagai refleksi sosial dan kritik konstruktif terhadap fenomena yang berkembang di masyarakat. Tidak dimaksudkan untuk menuduh atau menyasar individu atau pihak tertentu tanpa dasar hukum yang sah. Pembaca diharapkan menyikapi secara bijak dan kritis.