Trankonmasinews – Belakangan ini masyarakat dihebohkan oleh informasi mengenai insentif Rp6 juta per hari untuk dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Uang yang berasal dari pajak rakyat
Angka tersebut memancing berbagai reaksi—dari kebingungan, kemarahan, hingga kecurigaan. Kondisi ini wajar, karena menyangkut uang negara yang berasal dari pajak rakyat.
Namun di tengah derasnya arus informasi, masyarakat perlu bersikap tenang, kritis, dan rasional. Gaduh tanpa pemahaman hanya akan memperkeruh keadaan, sementara diam tanpa kepedulian juga dapat membuka celah penyalahgunaan.
MBG Tujuannya mulia
Program MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional pada dasarnya memiliki tujuan mulia, yaitu memperbaiki gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Negara memang wajib hadir dalam urusan kesehatan dan gizi rakyat. Oleh karena itu, adanya anggaran besar bukanlah sesuatu yang otomatis salah, karena program nasional memang membutuhkan biaya besar.
Baca juga :
Pro Kontra Program MBG: Dampak Nyata di Akar Rumput, Soroti Efektivitas Anggaran
Namun, yang harus dipahami masyarakat adalah bahwa setiap rupiah uang negara tetap wajib diawasi. Baik yang dikelola yayasan sipil, maupun yang melibatkan institusi seperti POLRI dan TNI, semuanya tunduk pada prinsip akuntabilitas publik.
Dalam sistem negara demokrasi, pengawasan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga lembaga seperti DPR dan BPK, serta masyarakat sebagai pemilik sah uang negara.
Masyarakat perlu memahami tiga prinsip penting:
Pertama, tidak semua anggaran besar berarti korupsi. Program publik berskala nasional memang membutuhkan dana besar karena menjangkau jutaan rakyat.
Kedua, tidak semua kebijakan pemerintah pasti benar. Setiap kebijakan tetap harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan, pemborosan, atau penyalahgunaan.
Ketiga, masyarakat harus bersikap kritis, tetapi tidak terprovokasi. Kritik yang sehat adalah kritik yang berbasis fakta, bukan sekadar kemarahan.
Kegaduhan tanpa dasar hanya akan melemahkan kepercayaan publik, sementara pengawasan yang cerdas justru akan memperkuat negara. Rakyat tidak boleh menjadi penonton, tetapi juga tidak boleh menjadi korban informasi yang belum tentu benar.
Negara yang sehat bukan negara tanpa masalah, tetapi negara di mana rakyatnya sadar, kritis, dan tetap berpikir jernih.
Karena pada akhirnya, uang negara bukan milik pejabat. Uang negara adalah milik rakyat. Dan rakyat berhak tahu, berhak mengawasi, dan berhak memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk kesejahteraan bersama—bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
