Trankonmasinews – Pemilihan kepala desa—waktu terasa begitu singkat, namun anehnya cukup panjang untuk melahirkan berbagai manuver politik yang tak pernah benar-benar diundang oleh rakyat.
Pilkades, Inilah masa ketika demokrasi rakyat desa mulai dirias, dipoles, bahkan kadang dipaksa tampil cantik di panggung, meski di balik layar penuh bisik-bisik kepentingan.
Demokrasi yang Mulai Diarahkan
Di desa, satu tahun bukan sekadar hitungan kalender. Ia adalah alarm bagi para pelaku politik tingkat bawah yang sejak lama menunggu momen. Mereka bergerak senyap, namun pasti.
Dengan bekal pengalaman, jaringan, dan tentu saja embel-embel teknik lapangan, mereka muncul sebagai “pengatur lalu lintas” aspirasi.
Tidak jarang mereka menobatkan diri sebagai pusat rekomendasi, lengkap dengan kalimat sakti: kalau dulu memakai bahasa “rekomebdasi dari bapak“. Itu kalimat saktinya.
Nama “bapak” menjadi mantra. Tidak selalu jelas bapak yang mana, jabatannya apa, atau kepentingannya di mana. Tapi mantra itu ampuh.
Ia cukup untuk membuat sebagian orang mengangguk, sebagian lagi memilih diam, dan sisanya pura-pura tidak tahu, tetapi menggerutu.
Politik yang Rajin Menyapa
Manuver politik desa tidak selalu hadir dalam baliho atau rapat terbuka. Ia justru rajin menyapa lewat kegiatan kegiatan yang tampak sosial.
Apapun momennya menjadi ruang beraksi yang sarat dengan pesan tersirat. Pencitraan menjelma menjadi etalase kepedulian.
Tebar Bantuan sosial berubah menjadi kartu nama tak tertulis. Semua dilakukan dengan wajah ramah, teduh dan murah senyum yang terlatih.
Tidak ada yang salah dengan berbagi. Tidak pula keliru hadir di tengah masyarakat. Yang menjadi soal adalah ketika setiap sedekah diselipi maksud, setiap doa ditumpangi harapan jabatan, dan setiap kegiatan warga dicatat sebagai investasi politik. Di titik ini, niat baik dan ambisi mulai sulit dibedakan.
Jabatan sebagai Alat Bujuk
Menjelang pilkades, orang yang karena jabatannya atau pengaruhnya sering kehilangan makna. Ia berubah menjadi alat bujuk yang fleksibel.
Kadang dipamerkan secara halus, kadang disebut sekilas, sekadar untuk mengingatkan bahwa pengaruh masih ada. Jabatan dijadikan payung, meski hujan belum tentu turun.
Ironisnya, semua itu sering dikemas dengan narasi pengabdian. Seolah kekuasaan adalah beban mulia yang harus diterima demi desa.
Padahal, rakyat desa paham betul: yang benar-benar mengabdi biasanya bekerja dalam senyap, bukan sibuk mengatur panggung jauh hari.
Rakyat di Persimpangan
Di tengah hiruk-pikuk ini, rakyat desa berada di persimpangan. Mereka disuguhi pilihan yang tampak banyak, tapi sesungguhnya sudah disaring.
Opini dibentuk perlahan, selera diarahkan, dan alternatif dipersempit. Demokrasi tetap berjalan, tapi arahnya sudah dipasang rambu.
Sebagian warga memilih ikut arus, sebagian lagi menunggu, dan tidak sedikit yang lelah. Lelah melihat ritual lima tahunan yang polanya itu-itu saja. Lelah menyaksikan desa dijadikan laboratorium kecil bagi ambisi politik yang lebih besar.
Satir untuk Kita Semua
Satu tahun menuju pilkades seharusnya menjadi waktu refleksi. Bukan hanya bagi calon, tapi juga bagi warga. Satir ini bukan untuk menertawakan desa, melainkan mengingatkan: demokrasi desa terlalu berharga jika hanya dijadikan ajang uji coba manuver.
Pilkades idealnya adalah panggung gagasan, bukan arena bisik-bisik. Tempat adu niat, bukan adu restu. Jika desa ingin maju, maka keberanian terbesar justru ada pada rakyatnya: berani berpikir jernih, berani menolak skenario, dan berani memilih dengan kesadaran penuh.
Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) adalah pesta demokrasi di tingkat desa untuk memilih pemimpin desa (Kepala Desa) secara langsung oleh warganya, yang pelaksanaannya menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), bertujuan memperkuat demokrasi lokal dan menentukan arah pembangunan desa.
Pemihan kepala desa satu Demokrasi Lokal yang Proses politiknya di mana warga desa berpartisipasi secara aktif memilih pemimpinnya sendiri, bukan ditunjuk oleh pemerintah, seperti Lurah.
Namun dalam prosesnya sudah seperti pemilihan bupati gubernur bahkan gesekan antar warganya sangat kental, belum lagi masuknya para yang mengaku punya skses dengan pusat, kalau sudah bicara pusat, warga kebanyakan hanya mengangguk tertunduk.
Karena pada akhirnya, pesta rakyat yang sesungguhnya bukan tentang siapa yang paling awal bergerak, melainkan siapa yang paling tulus ingin menjaga desa.
