Proyek Pengamanan Pantai Tak Ditender Ulang, Warga Sampang: Kami Khawatir Terjadi Konflik

Must Read
spot_img

Trankonmasinews.com, SAMPANG – Proyek pengamanan pantai di Kabupaten Sampang ditolak oleh warga tempatan karena pemenangnya adalah PT Kharisma Bina Kontruksi yang penawarannya dianggap tidak wajar dan diduga memiliki rekam jejak yang buruk.

Proyek pengamanan pantai senilai 45 miliar tersebut berlokasi di area pantai Desa Ketapang Barat dan Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Rabu (10/05/2023)

Berdasarkan pantauan media ini di laman resmi LPSE Kementrian PUPR. Saat ini dalam tahap penandatangan kontrak.

“Kalau tetap dipaksakan jadi pemenang dan terjadi penandatangan kontrak bersama BBWS Jatim, kami pastikan PT Kharisma Bina Kontruksi tidak akan bisa bekerja,” kata Hanafi saat diwawancarai wartawan.

Menurutnya, saya khawatir nantinya Aparat Penegak Hukum (APH) dan warga setempat yang diadu oleh kontraktor dan juga dinas terkait. Akhirnya terjadi konflik yang berkepanjangan.

“Saya sudah sampaikan pada saat aksi demo. Agar tidak diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan jangan sampai terjadi penandatangan kontrak, dengan alasan penawarannya di bawah 80% karena berdasarkan Permen PUPR-nya. Harus dilakukan Evaluasi Kewajaran Harga (EKH) dengan menggandeng lembaga lain. Serta PT Kharisma Bina Kontruksi memiliki rekam jejak yang buruk,” ungkap Hanafi.

Sementara itu pihak BBWS Jatim melalui Jaelani, Kabag TU mengatakan, kami akan rapat dengan PPK dulu jika benar-benar tidak layak maka PPK bisa melakukan penolakan.

“Kalau memang PT Kharisma Bina Kontruksi nanti gagal, maka pemenangnya di bawahnya calon pemenang nomor dua. Jika selanjutnya juga tidak siap, maka akan dilakukan tender ulang,” tegasnya. (Ries)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
Latest News

PT. Antam Pongkor Jawab Soal Isu Karyawan Terjebak Asap Hoaks

Trankonmasi - Beredarnya isu di media sosial, peristiwa karyawan di PT. Antam Tbk UBPE Pongkor menjadi berbagai pertanyaan publik. Video...
- Advertisement -spot_img

HotNews

Pongkor

PT. Antam Pongkor Jawab Soal Isu Karyawan Terjebak Asap Hoaks

Trankonmasi - Beredarnya isu di media sosial, peristiwa karyawan di PT. Antam Tbk UBPE Pongkor menjadi berbagai pertanyaan publik. Video yang berdurasi 1 menit lebih...
Projo

PROJO Setujui Kompromi Pilkada: Gubernur Dipilih DPRD, Bupati dan Wali Kota Tetap Dipilih Langsung

Trankonmasinews Jakarta, 06 Januari 2026 Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, merespons perkembangan terbaru terkait kompromi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana pemilihan Gubernur dilakukan...

Dinas Perikanan Sampang Mangkir, Polda Jatim Didesak Nelayan Segera Tetapkan Tersangka

SAMPANG, Trankonmasinews.com – Penanganan dugaan penggelapan dana ganti rugi rumpon Petronas senilai Rp21 miliar kembali menuai sorotan. Para nelayan Pantura Madura mendesak Polda Jawa...
Dewan Pers

Dewan Pers Indonesia dan SPRI Ajukan 8 Tuntutan Kemerdekaan Pers kepada Presiden

Trankonmasinews  Dewan Pers Indonesia (DPI) dan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) secara resmi mengajukan delapan tuntutan krusial kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tuntutan ini...

Pembatalan Milad Muhammadiyah di Sampang Dipertanyakan, Publik Desak Klarifikasi Bupati

SAMPANG, Trankonmasinews.com - Keputusan Pemerintah Kabupaten Sampang yang membatalkan kegiatan Peringatan Milad Muhammadiyah ke-113 hanya beberapa jam sebelum acara berlangsung menuai respons kritis dari...
Kemayoran

Kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran: 22 Orang Tewas — Begini Kronologinya

Trankonmasinews - Kebakaran hebat melanda gedung kantor Terra Drone Indonesia di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025). Api diketahui berasal dari lantai dasar gedung dan...
Dana Desa 2025

Pemerintah Pastikan Dana Desa 2025 yang Belum Cair Dibayar Tahun 2026

Trankonmasinews - Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), didukung oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, memastikan bahwa kekurangan pembayaran...
Kopdes Merah Putih

256 Desa di Lampung Selatan Berisiko Tertunda Cairkan DD Tahap II karena Belum Rampungkan...

Trankonmasinews - Menjelang batas waktu pencairan Dana Desa (DD) Tahap II, sebanyak 256 desa di Kabupaten Lampung Selatan kini berada dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan....

More Articles Like This