Disclaimer:
Tulisan ini merupakan opini yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman aturan rangkap jabatan kepala desa. Isi tulisan tidak ditujukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan mendorong literasi hukum dan sikap kritis yang berbasis pada fakta serta regulasi yang berlaku.
Opini Publik yang Melaju Tanpa Dasar Hukum
Trankonmasinews – Fenomena polemik rangkap jabatan kepala desa belakangan ini mencerminkan satu persoalan mendasar dalam kehidupan demokrasi kita: masyarakat kerap digiring dalam perdebatan tanpa bekal pemahaman hukum yang memadai.
Ruang publik, baik di tingkat desa maupun di media sosial, dipenuhi tudingan, prasangka, bahkan penghakiman—tanpa pijakan aturan yang jelas.
Isu rangkap jabatan seolah menjadi alat baru untuk “mengadili” kepala desa di hadapan opini publik. Tidak sedikit warga yang dengan mudah melabeli pelanggaran hanya karena melihat adanya peran ganda yang dijalankan seorang kepala desa.
Padahal, realitas hukum tidak sesederhana persepsi yang berkembang di masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, opini sering kali lebih dominan dibandingkan fakta. Yang berbahaya, opini tersebut kemudian berkembang menjadi keyakinan kolektif yang sulit diluruskan, meskipun tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Aturan Ada, Tapi Minim Dipahami
Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memang memiliki batasan yang jelas terkait rangkap jabatan.
Mereka dilarang merangkap sebagai pejabat negara, anggota legislatif, maupun jabatan lain yang secara langsung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa aturan tersebut tidak serta-merta melarang seluruh bentuk keterlibatan kepala desa di luar jabatan formalnya.
Dalam praktiknya, kepala desa sering terlibat dalam kegiatan sosial, organisasi kemasyarakatan, bahkan kepengurusan lembaga lokal yang bersifat non-struktural.
Di sinilah letak persoalan yang sering disalahpahami. Masyarakat kerap tidak mampu membedakan antara “rangkap jabatan yang dilarang” dengan “peran sosial yang diperbolehkan.” Akibatnya, setiap aktivitas tambahan dianggap sebagai pelanggaran, tanpa melihat konteks dan dasar hukumnya.
Minimnya sosialisasi aturan menjadi faktor utama. Regulasi yang seharusnya menjadi pedoman bersama justru terasa jauh dari kehidupan masyarakat.
Hukum seolah hanya dimiliki oleh kalangan tertentu, sementara rakyat kebanyakan hanya menjadi penonton yang mudah terombang-ambing oleh informasi yang tidak utuh.
Kegaduhan Sosial Akibat Minim Literasi Hukum
Ironisnya, di era keterbukaan informasi, justru terjadi banjir informasi yang tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang benar. Media sosial mempercepat penyebaran isu, tetapi tidak menjamin kebenaran isinya. Tuduhan dapat menyebar dalam hitungan menit, sementara klarifikasi sering kali datang terlambat atau bahkan diabaikan.
Akibatnya, kepala desa bisa dengan mudah menjadi sasaran stigma. Nama baik dipertaruhkan di ruang publik, bahkan sebelum ada kepastian apakah yang bersangkutan benar-benar melanggar aturan atau tidak.
Dalam banyak kasus, “vonis sosial” justru lebih cepat dijatuhkan dibandingkan proses klarifikasi yang objektif.
Namun, menyalahkan masyarakat semata juga tidak adil. Pemerintah dan pemangku kebijakan harus mengakui bahwa edukasi hukum di tingkat akar rumput masih sangat lemah.
Sosialisasi aturan sering kali bersifat formalitas, tidak menyentuh substansi, dan tidak mampu menjawab kebingungan masyarakat secara konkret.
Padahal, dalam sistem demokrasi, masyarakat dituntut untuk aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Tetapi pengawasan yang tidak dilandasi pengetahuan justru berpotensi melahirkan kegaduhan, bukan kontrol sosial yang sehat.
Menjaga Integritas, Bukan Sekadar Melarang
Perlu ditegaskan bahwa larangan rangkap jabatan bukan sekadar soal administratif. Lebih dari itu, aturan tersebut bertujuan menjaga integritas, mencegah konflik kepentingan, serta memastikan bahwa seorang kepala desa dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Jika memang ada kepala desa yang terbukti melanggar aturan, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan.
Tidak boleh ada toleransi terhadap penyalahgunaan jabatan. Namun di sisi lain, publik juga harus menahan diri dari memproduksi tudingan tanpa dasar yang jelas.
Keseimbangan antara pengawasan dan pemahaman menjadi kunci. Masyarakat berhak kritis, tetapi kritik yang sehat harus berbasis data dan aturan, bukan sekadar asumsi atau sentimen.
Sudah saatnya kita keluar dari pola berpikir serba curiga tanpa landasan. Demokrasi yang sehat tidak dibangun dari kegaduhan, tetapi dari kesadaran kolektif akan pentingnya aturan.
Masyarakat bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki tanggung jawab moral untuk memahami hukum yang berlaku. Tanpa itu, ruang publik akan terus dipenuhi kebisingan, sementara kebenaran semakin sulit ditemukan.
Dan dalam situasi seperti itu, yang paling dirugikan bukan hanya kepala desa, tetapi juga kualitas demokrasi kita secara keseluruhan.
