SEMARANG[Trankonmasinews] — Polda Jawa Tengah memperkuat peran Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdarkamtibmas) sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Jawa Tengah.
Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan pembinaan Pokdarkamtibmas tingkat Jawa Tengah yang digelar Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Jateng di Ruang Teratai Hotel Plaza, Semarang, Rabu (23/9/2026).
Mengusung tema “Pokdarkamtibmas sebagai Dinamisator Harkamtibmas untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Aman dan Kondusif”, kegiatan tersebut diikuti puluhan perwakilan pengurus Pokdarkamtibmas dari kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Kegiatan dihadiri Kasubdit Polmas Polda Jateng AKBP Maulud, S.Ag., Dirbinmas Polda Jateng Kombes Siti Rondhijah, S.Si., M.Kes., beserta jajaran, Ketua Pokdarkamtibmas Jateng Drs. Kiswanto, serta para pengurus Pokdarkamtibmas Jawa Tengah dan kabupaten/kota.
Pembinaan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Bergas Catursasi Penanggungan, S.Sos., M.Si., Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Jateng Pradana Agung Nugraha, S.STP., MM., Adhitya Surya Kurniawan, S.H., M.H., serta Sekretaris Pokdarkamtibmas Jateng Muhammad Arie Wibowo, S.H., M.H.
Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Jateng Pradana Agung Nugraha mengatakan, menjaga kondusivitas masyarakat membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.
Menurut Pradana, keamanan dan ketertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
“Ini merupakan kewajiban antara pemerintah, aparat, dan partisipasi masyarakat,” ujar Pradana.
Ia mengatakan, berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, memiliki peran dalam membantu menjaga kondusivitas wilayah.
Menurutnya, organisasi kemasyarakatan memiliki fungsi dan peran untuk berkontribusi dalam mendukung program pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Bergas Catursasi Penanggungan menyoroti pentingnya sistem keamanan lingkungan atau siskamling sebagai bagian dari budaya kewaspadaan masyarakat.
Menurut Bergas, siskamling tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari sistem peringatan dini dalam menghadapi berbagai potensi gangguan maupun bencana di lingkungan masyarakat.
Ia mendorong pemanfaatan sarana dan prasarana yang sederhana serta mudah digunakan dan dirawat masyarakat.
“Tidak harus sarana yang canggih dan mahal. Yang penting adalah teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” katanya.
Bergas mencontohkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran di kawasan permukiman. Ketersediaan sarana pendukung pemadaman yang mudah dijangkau warga, menurutnya, dapat membantu penanganan awal ketika terjadi kebakaran.
Adhitya Surya Kurniawan mengatakan, penguatan Pokdarkamtibmas tidak hanya menyangkut struktur organisasi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia, tata kerja, tata kelola, kemandirian, dan profesionalisme.
“Dengan organisasi yang kuat, Pokdarkamtibmas mampu menjalankan perannya secara terarah, terukur, bertanggung jawab dan berkemajuan,” ujarnya.
Menurut Adhitya, struktur organisasi yang jelas merupakan pondasi penting dalam pengembangan kegiatan Pokdarkamtibmas, mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
Ia juga mendorong agar Pokdarkamtibmas membangun kemandirian organisasi dan tidak hanya bergantung pada dukungan dana hibah pemerintah.
“Kesbangpol dapat diajak bekerja sama sebagai fasilitator dalam kegiatan. Organisasi juga harus membangun kemandiriannya,” katanya.
Sekretaris Pokdarkamtibmas Jateng Muhammad Arie Wibowo mengatakan, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang aman, nyaman, tertib dan kondusif.
Menurut Arie, perkembangan teknologi dan dinamika sosial menghadirkan berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang perlu diantisipasi bersama.
Karena itu, ia menilai sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan berbagai elemen masyarakat menjadi semakin penting.
“Dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dengan perkembangan teknologi, potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat juga semakin tampak. Sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Arie menambahkan, keberadaan Pokdarkamtibmas diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Melalui pembinaan tersebut, Pokdarkamtibmas Jawa Tengah diharapkan semakin profesional, mandiri dan mampu menjalankan perannya sebagai mitra strategis dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam menghadapi dinamika sosial sekaligus menjaga Jawa Tengah tetap aman, nyaman, tertib dan kondusif. #M.Taufiq