J&T Express Jawa Timur Larang Menerima Kiriman Rokok Ilegal

Penulis: Varies Reza Malik Editor: Hilman

Must Read
spot_img

Surat Larangan Menerima Kiriman Rokok Ilegal (Non Cukai) Oleh Management J&T Express. (Foto: Istimewa)

Trankonmasinews.com, SURABAYA – Tersebar surat kepada seluruh pimpinan J & T Express Jawa Timur dan Divisi terkait perihal larangan pengiriman rokok ilegal.

Surat tersebut terbit sejak tanggal 25 Juli 2024. Bahwa seluruh J&T Express di Jawa Timur tidak boleh menerima kiriman berupa rokok ilegal (non cukai).

Dalam surat larangan pengiriman rokok ilegal tersebut ada sekitar empat poin yang tertuang.

Poin pertama ialah. Karyawan yang dengan sengaja melakukan Pick up paket tersebut akan mendapatkan SP (Surat Peringatan)

Sedangkan poin ke dua ialah. Segala resiko seperti proses penyelesaian dengan kepolisian atau badan hukum ditanggung secara pribadi oleh karyawan.

Untuk poin ke tiga adalah mengganti tagihan biaya kirim dari paket seller tersebut dan menyelesaikan segala bentuk proses barang tersebut secara mandiri.

Sementara untuk poin terakhir berbunyi. Droppoint, Regional Manager dan Mitra akan bertanggung jawab penuh terhadap resiko dan semua proses penyelesaian kasus.

Hal tersebut mendapatkan apresiasi dari Adianto, aktivis Jawa Timur.

“Saya apresiasi ketegasan J&T Express ialah melarang pengiriman rokok ilegal, saya pernah mendapatkan laporan dari beberapa daerah di Jawa Timur bahwa pengiriman itu harus bayar per slop rokok ilegal sebesar 2-3 ribu rupiah. Jadi kebijakan tersebut sangat luar biasa,” tegasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
Latest News

PT. Antam Pongkor Jawab Soal Isu Karyawan Terjebak Asap Hoaks

Trankonmasi - Beredarnya isu di media sosial, peristiwa karyawan di PT. Antam Tbk UBPE Pongkor menjadi berbagai pertanyaan publik. Video...
- Advertisement -spot_img

HotNews

Pongkor

PT. Antam Pongkor Jawab Soal Isu Karyawan Terjebak Asap Hoaks

Trankonmasi - Beredarnya isu di media sosial, peristiwa karyawan di PT. Antam Tbk UBPE Pongkor menjadi berbagai pertanyaan publik. Video yang berdurasi 1 menit lebih...
Projo

PROJO Setujui Kompromi Pilkada: Gubernur Dipilih DPRD, Bupati dan Wali Kota Tetap Dipilih Langsung

Trankonmasinews Jakarta, 06 Januari 2026 Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, merespons perkembangan terbaru terkait kompromi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana pemilihan Gubernur dilakukan...

Dinas Perikanan Sampang Mangkir, Polda Jatim Didesak Nelayan Segera Tetapkan Tersangka

SAMPANG, Trankonmasinews.com – Penanganan dugaan penggelapan dana ganti rugi rumpon Petronas senilai Rp21 miliar kembali menuai sorotan. Para nelayan Pantura Madura mendesak Polda Jawa...
Dewan Pers

Dewan Pers Indonesia dan SPRI Ajukan 8 Tuntutan Kemerdekaan Pers kepada Presiden

Trankonmasinews  Dewan Pers Indonesia (DPI) dan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) secara resmi mengajukan delapan tuntutan krusial kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tuntutan ini...

Pembatalan Milad Muhammadiyah di Sampang Dipertanyakan, Publik Desak Klarifikasi Bupati

SAMPANG, Trankonmasinews.com - Keputusan Pemerintah Kabupaten Sampang yang membatalkan kegiatan Peringatan Milad Muhammadiyah ke-113 hanya beberapa jam sebelum acara berlangsung menuai respons kritis dari...
Kemayoran

Kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran: 22 Orang Tewas — Begini Kronologinya

Trankonmasinews - Kebakaran hebat melanda gedung kantor Terra Drone Indonesia di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025). Api diketahui berasal dari lantai dasar gedung dan...
Dana Desa 2025

Pemerintah Pastikan Dana Desa 2025 yang Belum Cair Dibayar Tahun 2026

Trankonmasinews - Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), didukung oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, memastikan bahwa kekurangan pembayaran...
Kopdes Merah Putih

256 Desa di Lampung Selatan Berisiko Tertunda Cairkan DD Tahap II karena Belum Rampungkan...

Trankonmasinews - Menjelang batas waktu pencairan Dana Desa (DD) Tahap II, sebanyak 256 desa di Kabupaten Lampung Selatan kini berada dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan....

More Articles Like This