Trankonmasinews – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal digadang-gadang sebagai solusi besar: memperbaiki gizi anak sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.
Di atas kertas, program MBG ini tampak ideal—memberi makan, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan roda usaha lokal. Namun, realita di lapangan tidak selalu seindah narasi yang disampaikan ke publik.
Ketika Program Besar Menyentuh Rakyat, Tapi Tak Semua Suara Terdengar
Dari hasil wawancara dengan sejumlah wali murid penerima manfaat, muncul suara yang jarang terdengar. Bukan karena tidak ada keluhan, tetapi karena tidak semua berani menyampaikan.
Berangkat dari berbagai perasaan Ada rasa sungkan, bahkan kekhawatiran, yang membuat sebagian masyarakat memilih diam. Jika sudah bicara MBG.
Ini menjadi catatan penting: ketika MBG program sebesar ini berjalan, tetapi ruang kritik terasa sempit, maka yang hilang bukan sekadar suara—melainkan kejujuran dalam evaluasi.
Dari Gizi Anak hingga Keadilan Ekonomi: Siapa yang Paling Diuntungkan?
Di sisi lain, muncul pula persepsi bahwa peluang ekonomi dari program MBG ini belum sepenuhnya merata terkait Pengelolaan dapur, yang menjadi pusat perputaran anggaran.
Anggaran dinilai lebih mudah diakses oleh mereka yang memiliki modal dan jaringan. Sementara itu, masyarakat kecil masih banyak yang berada di posisi sebagai penerima pasif.
Bagi penerima manfaat, makanan yang diberikan memang membantu, Setidaknya, anak-anak tidak lagi menahan lapar di sekolah.
Sementara yang nampak nyata —makan hari ini, habis hari ini, Sementara peluang ekonomi yang lebih besar hanya tampak berputar di lingkaran tertentu.
Apakah ini berarti program MBG gagal? Tentu tidak.
Program ini tetap memiliki tujuan mulia dan dampak nyata. Tetapi justru karena skalanya besar dan menyangkut hajat hidup banyak orang, maka evaluasi tidak boleh dianggap sebagai bentuk penolakan. Kritik adalah bagian dari upaya menyempurnakan.
Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar melanjutkan program, tetapi memperbaiki fondasinya:
Satu Membuka akses yang lebih luas dan adil bagi masyarakat kecil untuk terlibat.
Dua Menjamin transparansi dalam pengelolaan.
Tiga Menciptakan ruang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan tanpa rasa takut.
Jika hal-hal ini bisa diwujudkan, bukan di anggap sebagai penolakan, maka MBG tidak hanya menjadi program bantuan, tetapi benar-benar menjadi alat pemberdayaan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program bukan pada seberapa besar anggaran yang digelontorkan, atau seberapa masif kampanye yang dilakukan.
Melainkan pada satu hal sederhana: apakah rakyat benar-benar merasakan keadilan dan manfaatnya secara nyata. Coba tanyakan pada rumput yang bergoyang, Dan suara rakyat—sekecil apa pun—tidak boleh diabaikan.
Disclaimer:
Tulisan ini merupakan hasil wawancara dan rangkuman pandangan dari sejumlah wali murid sebagai bagian dari suara masyarakat di lapangan. Isi artikel bertujuan sebagai bahan refleksi dan evaluasi konstruktif terhadap pelaksanaan program publik.
Redaksi tidak bermaksud menyudutkan pihak mana pun. Segala masukan yang disampaikan diharapkan menjadi bahan perbaikan agar program dapat berjalan lebih baik, transparan, dan tepat sasaran.
