Trankonmasinews – Wacana penggunaan dana zakat untuk membantu pembiayaan program negara kembali mencuat setelah pernyataan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang mengusulkan agar dana zakat dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wacana Penggunaan dana zakat umat
Tujuannya tentu baik: memberi makan anak-anak bangsa agar tidak kekurangan gizi. Tetapi di tengah niat baik itu, rakyat kecil punya pertanyaan sederhana: mengapa yang disentuh justru dana ibadah umat?
Berikut beberapa hal yang patut direnungkan bersama.
1. Zakat Adalah Ibadah, Bukan Instrumen Fiskal Negara
Zakat adalah kewajiban agama. Ia memiliki aturan jelas tentang siapa yang berhak menerima dan bagaimana pengelolaannya. Zakat bukan pajak. Ia bukan sumber utama pembiayaan negara.
Jika negara mulai menggantungkan program publik pada zakat, muncul kekhawatiran bahwa batas antara kewajiban negara dan kewajiban umat menjadi kabur. Negara memiliki APBN. Negara memiliki kewenangan memungut pajak. Maka sudah seharusnya program nasional dibiayai dari anggaran resmi negara.
Baca juga :
Jabatan Berganti, Rakyat Menunggu Bukti
Menggunakan zakat sebagai penopang program negara bisa menimbulkan pertanyaan moral: apakah negara mulai kesulitan mengelola keuangannya sendiri
2. Rakyat Sudah Membayar Pajak
Rakyat kecil membayar pajak melalui berbagai cara: PPN saat belanja, pajak kendaraan, pajak usaha kecil, hingga potongan penghasilan. Pajak itu masuk ke kas negara untuk membiayai pembangunan, termasuk program sosial.
Jika zakat juga diminta membantu, rakyat berhak bertanya: lalu pajak digunakan sepenuhnya untuk apa?
Transparansi dan efisiensi anggaran menjadi kunci. Jangan sampai yang diminta berkorban terus-menerus adalah lapisan bawah, sementara lapisan atas tidak menunjukkan pengorbanan yang seimbang.
Beranikah potong gaji Pejabat dan DPR
3. Mengapa Tidak Memulai dari Gaji Pejabat dan DPR?
Jumlah aparatur negara sangat besar. ASN, TNI, dan Polri jumlahnya mendekati 5 juta orang. Ditambah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang jumlahnya belasan ribu.
Coba bayangkan jika setiap pejabat, anggota DPR, ASN, TNI, dan Polri dipotong Rp1.000 per hari saja.
Secara hitung-hitungan sederhana, jumlahnya bisa mencapai sekitar Rp5 miliar per hari. Dalam setahun, angkanya mendekati Rp1,8 triliun.
Itu baru seribu rupiah. Bagi pejabat tinggi yang menerima gaji dan tunjangan besar, angka itu hampir tidak terasa. Namun bagi rakyat kecil, seribu rupiah adalah nilai yang nyata.
Jika program ini benar-benar untuk anak bangsa, mengapa pengorbanan tidak dimulai dari atas?
4. DPR Adalah Wakil Rakyat
Anggota DPR dan DPRD adalah wakil rakyat. Mereka menerima gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, hingga berbagai fasilitas negara.
Ketika rakyat diminta berbagi melalui zakat, wajar jika publik berharap wakilnya menunjukkan teladan. Pemotongan simbolis gaji bukan hanya soal uang, tetapi soal komitmen moral.
Keteladanan dari atas akan memperkuat kepercayaan rakyat. Tanpa itu, kebijakan sebaik apa pun akan terasa timpang.
5. Bangsa Ini Tidak Kekurangan Uang, Tetapi Kekurangan Keteladanan
Kita sering mendengar angka-angka triliunan dalam kasus korupsi. Kita melihat anggaran perjalanan dinas yang besar, fasilitas mewah, hingga proyek-proyek yang tidak efektif.
Jika kebocoran bisa ditekan, jika pemborosan bisa dihentikan, mungkin tidak perlu menyentuh zakat umat.
Satu kasus korupsi besar saja nilainya bisa melampaui potensi pemotongan Rp1.000 per hari itu.
Artinya, persoalan kita bukan semata kekurangan dana. Persoalan kita adalah keberanian untuk menata ulang prioritas dan fasilitas elite.
6. Keadilan Harus Terlihat, Bukan Hanya Terdengar
Rakyat tidak menolak program makan bergizi. Rakyat ingin anak-anak Indonesia tumbuh sehat. Tetapi keadilan harus terasa merata.
Jika zakat disentuh lebih dulu, sementara fasilitas pejabat tetap utuh, maka yang muncul adalah rasa ketimpangan.
Negara yang kuat adalah negara yang memulai pengorbanan dari atas. Negara yang adil adalah negara yang memberi contoh sebelum meminta.
Pada akhirnya, pertanyaan rakyat sangat sederhana:
Sebelum menyentuh zakat umat, beranikah memotong gaji pejabat dan DPR se-Indonesia? “Seribu rupiah sehari saja.”
Jika itu pun terasa berat, maka jangan salahkan rakyat jika mereka mempertanyakan arah keadilan di negeri ini.
Karena keadilan bukan hanya tentang program yang baik. Keadilan adalah tentang siapa yang pertama kali bersedia berkorban.
