Trankonmasinews.com — Sebuah pernyataan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai penghasilan pekerja pengupas bawang sebesar Rp700 ribu per kilogram menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat.
Angka mengupas bawang tersebut kemudian beredar luas di media sosial, diperdebatkan, ditafsirkan, bahkan berpotensi menjadi bahan untuk saling menyerang antara kelompok yang mendukung dan yang mengkritik pemerintah.
Namun, sebelum masuk ke wilayah politik, ada satu hal yang jauh lebih penting: apa sebenarnya yang dimaksud dengan angka upah mengupas bawang tersebut?Pertanyaan itu bukan bentuk serangan kepada Presiden. Sebaliknya, pertanyaan tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas.
Jangan Terburu-buru Membenarkan, Jangan Pula Terburu-buru Menyerang
Di era media sosial, sebuah pernyataan dapat berubah menjadi potongan video hanya dalam hitungan menit. Setelah itu, potongan tersebut diberi judul, ditambahkan komentar, kemudian dibagikan berkali-kali. Masalahnya, masyarakat sering kali tidak lagi membicarakan konteks awalnya.
Angka Rp700 ribu per kilogram upah mengupas bawang akhirnya bisa dipahami dengan berbagai cara. Ada yang menganggapnya sebagai bukti bahwa kesejahteraan rakyat sudah meningkat. Ada pula yang langsung menganggapnya sebagai kesalahan data. Kedua sikap tersebut sama-sama perlu ditahan sampai informasi lengkap tersedia.
Kita tidak sedang membutuhkan pembelaan politik. Kita juga tidak membutuhkan kegaduhan baru.
Yang dibutuhkan adalah klarifikasi yang sederhana: Rp700 ribu upah mengupas bawang itu angka untuk apa, dalam konteks pekerjaan seperti apa, dan berdasarkan data dari mana?
Jika memang ada konteks tertentu yang menyebabkan angka tersebut muncul, masyarakat tentu perlu mengetahuinya.
Jika ternyata terdapat kekeliruan penyebutan angka atau satuan, juga tidak perlu ditutup-tutupi. Kesalahan informasi dapat dikoreksi. Justru kemampuan untuk memberikan koreksi secara terbuka merupakan bagian dari pemerintahan yang sehat.
Rakyat Sudah Terlalu Lelah dengan Perang Narasi
Persoalan terbesar sebenarnya bukan hanya angka Rp700 ribu upah mengupas bawang, Masyarakat Indonesia hari ini menghadapi begitu banyak persoalan kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, daya beli dan berbagai kebutuhan rumah tangga jauh lebih dekat dengan kehidupan rakyat dibandingkan pertengkaran politik di media sosial.
Karena itu, jangan sampai sebuah pernyataan Presiden berubah menjadi alasan baru bagi masyarakat untuk saling mencaci.
Pendukung pemerintah tidak harus membenarkan setiap perkataan pemerintah.
Sebaliknya, orang yang kritis terhadap pemerintah juga tidak harus menganggap setiap pernyataan pemerintah sebagai kesalahan.
Demokrasi justru membutuhkan masyarakat yang mampu mengatakan:
“Kalau benar, mari kita dukung. Kalau belum jelas, mari kita periksa. Kalau salah, mari kita koreksi.”
Sikap seperti itu jauh lebih sehat daripada membangun pembenaran atau penyerangan berdasarkan potongan informasi.
Presiden Juga Perlu Mendapatkan Kritik yang Sehat
Presiden adalah kepala pemerintahan. Setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik memiliki bobot yang besar. Karena itu, data yang disampaikan dalam pidato kenegaraan idealnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Kritik terhadap data bukan berarti membenci Presiden.
Begitu pula klarifikasi dari pemerintah bukan berarti pemerintah sedang anti-kritik. Justru keduanya merupakan bagian dari mekanisme demokrasi.
Masyarakat berhak bertanya, sementara pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan. Yang perlu dihindari adalah ketika pertanyaan terhadap data langsung dianggap sebagai serangan politik, sementara pembelaan terhadap pemerintah dianggap sebagai kewajiban bagi semua orang.
Demokrasi tidak bekerja seperti itu. Jangan Jadikan Rakyat sebagai Penonton Pertengkaran Elite
Ada kecenderungan yang semakin sering terlihat di ruang digital. Ketika seorang pejabat atau pemimpin dikritik, pendukungnya segera menjawab. Ketika pendukung menjawab, kelompok yang berseberangan kembali menyerang. Akhirnya persoalan awal hilang. Yang tersisa adalah perang komentar.
Rakyat biasa yang tidak menjadi relawan, tidak menjadi buzzer, dan tidak berkepentingan dengan pertarungan politik akhirnya hanya menjadi penonton.Padahal rakyatlah yang seharusnya menjadi pusat perhatian.
Dalam kasus angka Rp700 ribu yah mengupas bawang ini, masyarakat sebenarnya tidak membutuhkan perang antara “pro” dan “kontra”. Masyarakat hanya membutuhkan penjelasan.
Benarkah angka tersebut? Apa satuannya? Bagaimana cara menghitungnya? Siapa yang menjadi sumber datanya? Dan apa konteks lengkap yang disampaikan Presiden?
Pertanyaan sederhana itu jauh lebih bermanfaat daripada ribuan komentar yang saling menghina. Pemerintah dan Masyarakat Sama-sama Membutuhkan Ruang untuk Mengoreksi, Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang tidak pernah salah.
Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu menjelaskan ketika masyarakat bertanya dan mampu memperbaiki ketika ditemukan kekeliruan.
Demikian pula masyarakat yang dewasa bukan masyarakat yang selalu membenarkan pemerintah. Masyarakat yang dewasa adalah masyarakat yang mampu mengkritik tanpa membenci dan mampu mendukung tanpa kehilangan daya kritis.
Karena itu, persoalan Rp700 ribu per kilogram untuk upah mengupas bawang sebaiknya ditempatkan secara proporsional. Jangan dibesar-besarkan menjadi senjata politik.
Tetapi jangan pula dianggap tidak penting. Data publik harus jelas karena data akan memengaruhi cara masyarakat memahami keadaan negara.
Rakyat Tidak Membutuhkan Drama Tambahan
Negeri ini sudah terlalu banyak menghadapi persoalan. Masyarakat membutuhkan kepastian, pekerjaan, harga yang terjangkau, pelayanan publik yang baik, serta pemerintah yang bekerja.
Masyarakat juga membutuhkan ruang informasi yang sehat. Jangan setiap perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan. Jangan setiap kritik dianggap kebencian. Jangan setiap pembelaan dianggap kebenaran mutlak.
Dan jangan setiap angka dalam pidato langsung dijadikan bahan untuk menggiring opini sebelum konteksnya diketahui.
Dalam suasana seperti sekarang, mungkin kalimat yang paling sederhana justru menjadi yang paling penting: Periksa dulu faktanya. Pahami konteksnya. Setelah itu baru berpendapat.
Jika angka Rp700 ribu upah mengupas bawang memang memiliki dasar yang benar, jelaskan kepada masyarakat dengan terang. Jika ada kekeliruan, koreksi dengan terbuka.Tidak ada kehormatan yang hilang dari sebuah koreksi.
Sebaliknya, kejujuran dalam mengoreksi informasi justru akan membangun kepercayaan. Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang selalu dibela dan tidak pula membutuhkan pemerintah yang selalu disalahkan. Rakyat membutuhkan pemerintah yang dapat dipercaya.
Dan untuk membangun kepercayaan itu, informasi harus disampaikan dengan benar, kritik harus disampaikan dengan beradab, sementara masyarakat harus diberi kesempatan untuk menilai berdasarkan fakta.
Karena rakyat sudah cukup lelah. Jangan tambahkan kelelahan itu dengan perang narasi yang tidak ada ujungnya.
Rp700 ribu upah mengupas bawang bukan semata-mata soal angka. Ia adalah pengingat bahwa setiap informasi yang keluar dari mulut seorang pemimpin harus dijelaskan dengan terang, dan setiap informasi yang diterima masyarakat harus diperiksa dengan jernih.
Itulah demokrasi yang sehat: tidak membenarkan secara membabi buta, tidak menyerang secara membabi buta, tetapi bersama-sama mencari kebenaran…. Salam Waras… Merdeka.