BOYOLALI, Tranlonmasinews.com – Demokrasi tidak membutuhkan rakyat yang gemar memuja tokoh politik secara membabi buta. Demokrasi juga tidak membutuhkan rakyat yang membenci seorang tokoh secara membabi buta.
Yang dibutuhkan adalah rakyat yang cerdas, kritis, rasional, dan mampu menilai seorang pemimpin berdasarkan rekam jejak, gagasan, integritas, serta keberpihakannya kepada kepentingan rakyat.
Memilih tokoh politik seharusnya bukan seperti memilih idola. Seorang politisi bukan manusia tanpa cela yang harus selalu dibela, apa pun kesalahannya. Begitu pula tokoh yang tidak kita sukai bukan berarti semua yang dilakukannya pasti salah. Inilah kedewasaan politik yang seharusnya mulai dibangun di tengah masyarakat.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa belakangan ini begitu banyak tokoh politik maupun tokoh publik yang terseret perkara korupsi. Kasus demi kasus muncul, dari pusat hingga daerah.
Orang-orang yang seharusnya menjadi contoh, bahkan yang pernah berbicara lantang tentang moral, integritas, dan kepentingan rakyat, justru ada yang harus berhadapan dengan hukum karena perkara korupsi.
Lalu kita bertanya: di sudut mana negeri ini benar-benar steril dari praktik korupsi? Di sektor mana tidak pernah muncul kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjadi suri teladan?
Pertanyaan tersebut bukan untuk menuduh semua pejabat sebagai koruptor. Masih banyak orang baik yang bekerja dengan jujur, mengabdi dengan sungguh-sungguh, dan menjaga amanah.
Namun, banyaknya kasus yang muncul harus menjadi alarm keras bagi seluruh rakyat bahwa kekuasaan tanpa pengawasan dapat menjadi ruang yang rawan disalahgunakan.
Karena itu, rakyat tidak boleh kehilangan daya kritis. Jangan Jadikan Tokoh Politik Sebagai Idola Jangan karena seorang tokoh adalah pilihan politik kita, kemudian setiap kesalahannya kita bela.
Jangan pula ketika tokoh yang kita dukung tersandung persoalan, kita sibuk mencari alasan untuk membenarkannya, sementara ketika lawan politik melakukan hal yang sama, kita berteriak paling keras. Sikap seperti itu bukan kecerdasan politik. Itu fanatisme.
Salah satu contoh yang menarik untuk direnungkan dapat kita lihat dalam sebuah acara debat Aiman. Dalam perdebatan tersebut muncul ungkapan yang menyebut Gibran dengan kalimat “yang paling hebat, Gibran.”
Pujian terhadap seorang tokoh tentu bukan sebuah kesalahan. Setiap orang memiliki hak untuk memberikan apresiasi kepada siapa pun yang dianggapnya layak. Namun, publik juga berhak mempertanyakan: apa ukuran “paling hebat” tersebut?
Apakah berdasarkan prestasi? Rekam jejak? Kebijakan? Kemampuan memimpin? Atau semata-mata karena berada di barisan politik yang sama? Di sinilah nalar kritis rakyat diperlukan.
Sebab ketika pujian berubah menjadi pengagungan, politik berpotensi kehilangan rasionalitas. Seorang tokoh akhirnya tidak lagi dinilai berdasarkan kinerja dan gagasannya, tetapi berdasarkan rasa kagum pendukungnya. Demokrasi membutuhkan argumentasi, bukan pengkultusan.
Seorang tokoh politik harus tetap bisa dipuji ketika berprestasi dan dikritik ketika keliru. Bahkan orang yang kita dukung pun tidak boleh mendapatkan cek kosong untuk selalu dibenarkan.
Begitu juga sebaliknya. Ketika kita tidak menyukai seorang tokoh, jangan sampai kebencian membuat kita kehilangan akal sehat. Jangan setiap kebijakannya dianggap buruk. Jangan setiap ucapannya dicari kesalahannya. Jangan pula setiap keberhasilannya dianggap sebagai sesuatu yang harus disangkal.
Kebenaran tidak memiliki partai politik. Kebaikan tidak memiliki warna kelompok. Kesalahan juga tidak otomatis menjadi benar hanya karena dilakukan oleh orang yang kita dukung. Rakyat harus belajar menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan tokoh dan kelompok.
Kita boleh mendukung. Kita boleh mengkritik. Kita boleh berbeda pilihan. Bahkan kita boleh tidak menyukai seorang tokoh. Tetapi semuanya harus dilakukan dengan argumentasi, data, dan akal sehat, bukan dengan kebencian, fitnah, maupun kultus terhadap figur.
Politik Bukan Pertandingan Sepak Bola
Politik seharusnya menjadi sarana mencari pemimpin terbaik, bukan arena mempertahankan idola. Pemilu juga bukan pertandingan sepak bola yang membuat kita harus membela tim sendiri sampai mati-matian meskipun pemainnya melakukan kesalahan. Setelah pilihan politik selesai, kita tetap berada dalam satu rumah besar bernama Indonesia.
Ketika pemerintah benar, kita dukung. Ketika kebijakannya keliru, kita kritik. Ketika pejabat berprestasi, kita apresiasi. Ketika ada dugaan pelanggaran hukum, biarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan masyarakat tetap menjalankan fungsi pengawasan. Inilah bentuk kecerdasan politik yang sesungguhnya.
Rakyat yang cerdas tidak mudah diprovokasi. Rakyat yang cerdas tidak mudah dibeli oleh janji. Rakyat yang cerdas tidak menjadikan tokoh politik sebagai manusia suci. Rakyat yang cerdas juga tidak menjadikan kebencian sebagai dasar dalam menentukan pilihan.
Sudah waktunya masyarakat meninggalkan budaya “pokoknya dia” dan “pokoknya bukan dia.” Gantilah dengan sikap: Apa yang benar kita dukung. Apa yang salah kita kritik. Siapa pun orangnya.
Mari menjadi rakyat yang dewasa dalam berdemokrasi. Berani berpikir sendiri. Berani mempertanyakan kekuasaan. Berani mengakui kesalahan orang yang kita dukung. Dan berani mengakui kebaikan dari orang yang tidak kita pilih. Sebab pada akhirnya, yang harus kita jaga bukanlah nama besar seorang tokoh, melainkan masa depan bangsa.
Jangan memuja secara membabi buta. Jangan pula membenci secara membabi buta. Rakyat cerdas tidak bertanya, “Siapa tokoh yang harus saya bela?”
Tapi Rakyat yang cerdas bertanya: “Apa yang benar dan apa yang salah?” Sebab demokrasi yang sehat bukan lahir dari rakyat yang paling keras berteriak membela tokohnya. Demokrasi yang sehat lahir dari rakyat yang mampu berpikir dengan jernih.
Dan bangsa yang kuat bukan bangsa yang memiliki tokoh tanpa cela, melainkan bangsa yang memiliki rakyat yang tidak mudah dibutakan oleh kekuasaan, popularitas, kebencian, maupun fanatisme politik.