Puluhan Ribu Wartawan Daerah, Kehilangan Hak Asasi Akibat Peraturan Dewan Pers

Must Read
spot_img

TRANKONMASINEWS.COM – Riau -Menyambut Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2024, yang jatuh pada 9 Februari 2024, Ketua Umum Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI), Feri Sibarani, S.H, meminta Presiden RI, Joko Widodo, dan Ketua DPR-RI, Puan Maharani berikan keperdulian terhadap Insan Pers secara keseluruhan dan berkeadilan. 10/02/2024.

Pernyataan ini disampaikan secara resmi dalam keterangan Persnya, kemarin malam di Kantor DPP-PPDI, jalan Darma Bakti No 1 C Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dalam momentum memaknai Hari Pers Nasional itu, Feri Sibarani, yang didampingi oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP-PPDI itu, dengan panjang lebar memaparkan sejumlah permasalahan dunia Pers Indonesia yang terus terjadi dari tahun ke tahun.

, “Saya melihat momentum Hari Pers Nasional ini tidak lebih dari hanya sekedar acara seremonial dan rutinitas semata. Tak satu pun permasalahan Pers yang dapat diselesaikan oleh seluruh pemangku kepentingan. Saya gak paham, apa tujuan perayaan itu? Jangan-jangan jadi modus untuk melancarkan aksi-aksi selanjutnya yang hanya menjual konstitusi Pers Indonesia untuk kepentingan elit-elit saja,” Kata Feri.

Selain itu, Feri juga menunjukkan rasa prihatinnya dengan kondisi Pers Nasional. Terlalu banyak dan ruwetnya permasalahan di Dunia Pers. Ia menyebutkan, beberapa permasalahan krusial di Dunia Pers Indonesia, antara lain adalah, terkait dengan profesionalitas wartawan/jurnalis yang sudah tergradasi. Peran organisasi-organisasi Pers yang sudah kabur dan tidak berfungsi. Peran Dewan Pers yang sudah tidak sejalan dengan semangat dalam Undang-Undang Pers.

, “Gejala utama permasalahan Dunia Pers kita adalah, banyaknya wartawan di Indonesia setiap tahun harus berhadapan dengan hukum. Terlepas siapa yang salah, semuanya terungkap di Pengadilan. Hanya perlu saya ingatkan, bahwa permasalahan wartawan yang banyak melakukan hal-hal menyimpang itu, baik itu memeras, mengintimidasi atau yang lainnya. Tidak muncul begitu saja. Ini adalah lebih pada permasalahan sosial, ekonomi yang dihadapi oleh pemangku profesi wartawan di hampir semua wilayah Indonesia, ” Urai Feri.

Dari kajian dan observasi pihaknya, Feri mengatakan, menemukan kenyataan, bahwa Peraturan Dewan Pers khususnya terkait dengan Uji Kompetensi Wartawan dan Verifikasi Perusahaan Pers, menjadi penyebab utama sejumlah wartawan memilih cara sendiri dalam melaksanakan tujuan profesinya.

, “Coba anda bayangkan, ternyata sangat banyak wartawan dan organisasi Pers yang memberitahu kami, bahwa peraturan Dewan Pers itu dengan secara langsung atau tidak langsung telah menghambat dan membatasi kinerja wartawan dan perusahaan Pers, khususnya yang tidak mengikuti UKW dan Terverifikasi Perusahaan Pers. Disebut, banyak pihak-pihak, termasuk Pemerintah di Daerah yang berlaku diskriminatif dan tidak adil karena peraturan Dewan Pers dan surat edaran Dewan Pers, ” Lanjutnya.

Padahal menurut Feri Sibarani, yang sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI) itu, perbuatan atau kebijakan Pemerintah dengan dalil apapun tidak boleh menyebabkan ketidakadilan dan praktik diskriminasi di wilayah Republik Indonesia ini.

, “Jelas UUD 1945 pesan utamanya adalah, tidak dibenarkan ada perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan kepada warganegara atau kelompok dalam suatu negara dalam penyelenggaraan Negara di Indonesia. Termasuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal itu juga di ingatkan kembali kepada seluruh Pemerintah. Sekali-kali tidak boleh ada praktik baik melalui kebijakan atau peraturan daerah yang pada akhirnya menciptakan ketidakadilan itu, ” Tegasnya.

Feri kemudian merinci hasil pencermatan pihaknya terhadap sejumlah peraturan Dewan Pers. Yang disebutnya khususnya yang mengatur soal UKW dan Terverifikasi, lebih kepada suatu bentuk diduga modus yang terlegitimasi atau seakan-akan dilegalkan melalui peraturan Dewan Pers itu. Lebih besar dampak buruknya daripada dampak baiknya terhadap kehidupan wartawan dan perusahaan Pers.

, “Jadi perkiraan kami ini hanya modus atau cara elit-elit di Dewan Pers atau organisasi Pers yang menjadi konstituennya, untuk dapat dengan leluasa menguasai anggaran media di Pemerintahan di seluruh Indonesia dan di berbagai BUMN serta belanja Iklan Swasta Nasional. Ini mirip dengan konspirasi jahat ekonomi atau misi monopoli bisnis media. Inilah yang harusnya dicermati oleh Pemerintah Pusat karena faktanya hari ini puluhan ribu wartawan dan ribuan Perusahaan Pers daerah yang tergolong perusahaan Pers kecil, menderita. Harusnya mendapatkan perhatian dari Pemerintah” Sebut Feri.

MINAT GABUNG BISA DI NOMER TELPON 0895 0980 6913
MINAT GABUNG BISA DI NOMER TELPON 0895 0980 6913

Feri Sibarani juga sangat menyayangkan sikap dan tindakan Dewan Pers yang sudah menjadi seakan-akan penghalang dan penyebab masalah besar bagi kelangsungan hidup puluhan ribu wartawan daerah dan perusahaan Pers daerah, yang memang relatif jauh lebih kecil dibanding dengan perusahaan Pers di Pusat Ibu Kota.

, “Singkatnya begini. Akibat sejumlah peraturan Dewan Pers itu, Kinerja wartawan dan Perusahaan Pers Daerah, khususnya di semua daerah Indonesia ini menjadi terhalang. Khususnya dalam mendapatkan kerjasama dengan semua pihak, termasuk Pemerintah. Bahkan Peraturan Gubernur Riau, sudah ikutan arus Peraturan Dewan Pers, sehingga menyebabkan kesenjangan parah di kalangan wartawan dan perusahaan Pers Riau. Apakah yakin begini tujuan bernegara yang berazaskan Pancasila??, ” Kata Feri.

KESEMPATAN UNTUK MENJADI PILAR KE 4 NEGARA
KESEMPATAN UNTUK MENJADI PILAR KE 4 NEGARA

Diakhir konfrensi Pers nya, Feri Sibarani, mewakili nasib seluruh Wartawan dan Perusahaan Pers, bahkan organisasi Pers yang Non Konstituen Dewan Pers, meminta Presiden RI, Ir. Joko Widodo dan Ketua DPR RI, Puan Maharani, tidak tutup mata dan cuek terhadap persoalan Pers Nasional ini.

Selanjutnya Feri Sibarani juga meminta penjelasan dari Dewan Pers, dasar hukum apa Dewan Pers mengklasifikasikan Wartawan atau Organisasi Pers yang konstituen dan non konstituen? Karena UU Pers sebagai representasi Negara tidak pernah membeda-bedakan warga negara atau kelompok warga negara dalam Negara.

Terakhir Feri Sibarani juga menyinggung soal adanya aliran dana puluhan miliar dari APBN rutin setiap tahun ke Dewan Pers. Sementara disebutnya, Dewan Pers bukanlah Organisasi Negara yang merupakan Lembaga Negara sebagaimana dengan Kementerian, Badan atau sejenisnya, melainkan, secara jelas, di dalam Pasal 1 ayat (1) ketentuan umum disebut, bahwa Pers itu adalah, Lembaga Sosial atau Wahana Komunikasi.

NANIK SUPRAPTI
NANIK SUPRAPTI

, “Inikan semuanya perlu kita analisa secara pendekatan hukum. Tidak boleh kita beropini disini. Ini menyangkut nasib puluhan ribu wartawan dan perusahaan Pers di Daerah-daerah Indonesia. Apa dasar hukum Dewan Pers menikmati puluhan miliar anggaran dari Rakyat melalui APBN? Apakah anggaran itu sengaja diberikan hanya untuk menyengsarakan nasib ribuan wartawan daerah-daerah dan perusahaan Pers kecil di daerah? Inikah tujuannya? Lalu kemudian ada ratusan wartawan yang dipenjarakan oleh karena berjuang mencari nafkah, karena terpaksa melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika begini adanya, alangkah KEJAMNYA Dewan Pers dan antek-antek nya” Ujar Feri.Sumber: Wawancara rfk. 11-02-2024(Red).

Ikuti terus Berita-berita dari media trankonmasinews.com

Youtube TV Channel :
– TRANKONMASI TV – https://youtube.com/shorts/22ZyCZa3fYo?si=nMRZrQjS1ru8xtJU

– TRANKONMASI NASIONAL – https://youtu.be/Ww0pbmn8Mzc?si=TEp5onC8ckHn02Yq

FACEBOOK: TRANKONMASI NASIONAL – https://www.facebook.com/groups/391664496050738/permalink/806058237944693/?ref=share&mibextid=NSMWBT

TIK TOK: TRANKONMASI NASIONAL – https://vt.tiktok.com/ZSNX1D8ek/

INSTAGRAM : tranknmasinews2023 – https://www.instagram.com/p/C0glZKOS6xr/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

TWITTER: TRANKONMASI NASIONAL – https://twitter.com/HadiPurwono13/status/1726601741561713093?t=DF2mHJ7SWijUJXC2c6Z1Fw&s=19

IKLAN VIDEO DI CHANNEL YOUTUBE
IKLAN VIDEO DI CHANNEL YOUTUBE

KIE ROKOK PROBO "KITA KRETEKER SEJATI" PABRIKE NANG BANYUMAS,SEBUNGKUS RP 7000
KIE ROKOK PROBO “KITA KRETEKER SEJATI” PABRIKE NANG BANYUMAS,SEBUNGKUS RP 7000
ROKOK PROBO "KITA KRETEKER SEJATI" SEBUNGKUS RP 7000 ASLI PABRIKE BANYUMAS
ROKOK PROBO “KITA KRETEKER SEJATI” SEBUNGKUS RP 7000 ASLI PABRIKE BANYUMAS
BUAT YANG SAKIT GIGI, PASTA GIGI NASA @20.000 WA : 0858 6717 3872
BUAT YANG SAKIT GIGI, PASTA GIGI NASA @20.000 WA : 0858 6717 3872
"MENGURANGI MATA MINUS,MATA BURAM,MATA PANDA KATARAK Rp 90.000 WA : 0858 6717 3872
MENGURANGI MATA MINUS,MATA BURAM,MATA PANDA KATARAK Rp 90.000 WA : 0858 6717 3872
YOYOK SUKAWI WES TERBUKTI
YOYOK SUKAWI WES TERBUKTI
THREEPOT COCOK UNTUK WARTAWAN ,KONTEN KREATOR ATAU YOUTUBER
THREEPOT COCOK UNTUK WARTAWAN ,KONTEN KREATOR ATAU YOUTUBER
ZIMUNO MENGATASI KANKER, STAMINA
ZIMUNO MENGATASI KANKER, STAMINA
VITASMA MENGATASI BATUK MENAHUN
VITASMA MENGATASI BATUK MENAHUN
FRESHMAAG MENGATASI MAAG
FRESHMAAG MENGATASI MAAG
SUSU ETAWALIN MENGATASI PERSENDIAN DAN ASAM URAT
SUSU ETAWALIN MENGATASI PERSENDIAN DAN ASAM URAT
HANDYCAM ANTI AIR BERMERK JAMINAN MUTU'PANASONIC SD-CW20
HANDYCAM ANTI AIR BERMERK JAMINAN MUTU’PANASONIC SD-CW20

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
Latest News

Acong Latif: Kasus Film Porno Artis Ftv Chacha Novita Seharusnya Tak Ditahan Kejaksaan

Chaca Novita Artis FTV (Bermasker dan Berbaju Corak Loreng) Didampingi Pengacaranya Acong Latif. (Foto: Istimewa) Trankonmasinews.com, JAKARTA - Acong Latif...
- Advertisement -spot_img

HotNews

Acong Latif: Kasus Film Porno Artis Ftv Chacha Novita Seharusnya Tak Ditahan Kejaksaan

Chaca Novita Artis FTV (Bermasker dan Berbaju Corak Loreng) Didampingi Pengacaranya Acong Latif. (Foto: Istimewa) Trankonmasinews.com, JAKARTA - Acong Latif pengacara artis Ftv, Cha Cha...

Gubernur Akmil Tinjau OJT Taruna Tingkat III/Sermadatar

TRANKONMASINEWS - Cilodong, 17 Mei 2024 - Gubernur Akmil (Akademi Militer) , Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha, S.E., bersama Kepala Staf Divisi Infanteri (Kasdivif)...

Dugaan Sanjipak Oleh Eks Bupati Sampang Slamet Junaidi Masih On Progres, Ini Pernyataan Polisi...

Mantan Bupati Sampang, H Slamet Junaidi. (Foto: Varies) Trankonmasinews.com, SAMPANG - Dugaan kasus sanjipak atau penipuan uang sebesar satu miliar yang disinyalir dilakukan oleh mantan...

Tender Proyek Tambelangan Banyuates Senilai 67 Miliar, Dimenangkan PT Cahaya Indah Asal Lamongan

Screnn Shot LPSE Kementerian PUPR. (Foto: Redaksi) Trankonmasinews.com, SAMPANG - Tender proyek Preservasi Jalan Tambelangan Banyuates dengan pagu anggaran sebesar 67 miliar, berdasarkan pengumuman di...

Kekayaan Aisah Komisioner KPU Sampang Tembus Satu Miliar, Kalahkan Kekayaan Addy Imansyah

Siti Aisah, Komisioner KPU Sampang Periode 2019-2024. (Foto: Redaksi) Trankonmasinews.com, SAMPANG - Siti Aisah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang yang baru menjabat satu periode...

Aniaya LSM, Adik Mantan Kades Anggersek Sampang Ditangkap Polisi

Ilustrasi Penangkapan Adik Mantan Kades Anggersek, Camplong, Sampang. (Foto: Redaksi) Trankonmasinews.com, SAMPANG - Polisi dengan cepat menangkap terduga pelaku penganiyaan terhadap LSM Komando HAM yang...

Tak Diperhatikan Pemkab Sampang, PJS Beri Bantuan Makanan ke Hutan Kera Nepa

Wartawan Yang Tergabung di Asosiasi Persatuan Jurnalis Sampang Memberi Makan Monyet Yang Sedang Kelaparan di Hutan Kera Nepa. (Foto: Varies) Trankonmasinews.com, SAMPANG - Tidak mendapat...

LPSE Kementrian PUPR Rahasiakan Pemenang Lelang Jalan Kedungdung Bringkoning Bernilai 24 Miliar

Nama-Nama Penyedia Jasa Yang Melakukan Penawaran di Paket Jalan Daerah Kedungdung - Bringkoning, Sampang, Madura. (Foto: Screenshot LPSE Kementrian PUPR) Trankonmasinews.com, SAMPANG - LPSE Kementrian...

Acong Latif: Kasus Film Porno Artis Ftv Chacha Novita Seharusnya Tak...

Chaca Novita Artis FTV (Bermasker dan Berbaju Corak Loreng) Didampingi Pengacaranya Acong Latif. (Foto: Istimewa) Trankonmasinews.com, JAKARTA - Acong Latif pengacara artis Ftv, Cha Cha...

More Articles Like This