Ketika Isu Serius Berubah Menjadi Sinetron Politik
Trankonmasinews – Belakangan ini ruang publik kita terasa seperti panggung drama tanpa sutradara. Isu demi isu hukum bergulir bukan lagi sebagai perdebatan substansial, tetapi seperti serial panjang yang penuh episode, konflik, dan pemeran yang silih berganti.
Kasus dugaan ijazah palsu, misalnya, tampil di media sosial bak sinetron. Ada tokoh utama, ada pendukung, ada “ahli hukum”, ada pengamat hukum, ada pengacara, bahkan ada komentator dadakan. Semua tampil, semua bicara, semua ingin viral.
Alih-alih menjadi ruang klarifikasi yang jernih, isu itu justru berubah menjadi arena adu opini yang emosional. Publik tidak lagi disuguhi data dan fakta yang sistematis, melainkan potongan video, cuplikan pernyataan, dan narasi yang dipelintir sesuai kepentingan.
Di sinilah problemnya: ketika politik berubah menjadi tontonan, substansi menjadi korban pertama.
MBG, Ketua BEM, dan Budaya “Tanding Narasi”
Belum selesai satu isu, muncul isu lain. Kritik terhadap program MBG oleh Ketua BEM dari Universitas Gadjah Mada misalnya, memicu reaksi berantai. Kritik dibalas, pembelaan muncul, lalu lahir “pemain tandingan” yang saling beradu gagasan.
Sebenarnya, perbedaan pendapat adalah hal yang sehat dalam demokrasi. Kritik mahasiswa adalah tradisi intelektual yang patut dihormati. Namun yang menjadi masalah adalah ketika perdebatan berubah menjadi ajang pembuktian siapa paling benar, siapa paling keras, dan siapa paling viral.
Baca juga :
Desa Pancasila dalam Aksi Nyata: Sinergi Warga dan Aparat di Desa Urutsewu
Budaya “tanding narasi” ini membuat setiap peristiwa selalu memiliki kubu. Tidak ada ruang tenang untuk berpikir. Tidak ada ruang refleksi. Semua serba cepat, serba panas, serba emosional.
Dan yang lebih mengherankan, ketika publik disibukkan oleh debat MBG dan isu ijazah, ada persoalan lain yang jauh lebih mendasar justru tenggelam.
Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas?
Di tengah hiruk pikuk itu, ada fakta yang sulit diabaikan: ada seseorang yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), namun eksekusinya belum juga dilaksanakan. Putusan sudah final, tetapi realisasinya seperti menggantung di langit.
Di sinilah rakyat kecil mulai bertanya: negeri ini mau dibawa ke mana?
Ketika rakyat kecil melakukan pelanggaran ringan, proses hukumnya bisa cepat. Ketika persoalan sepele muncul, penindakan bisa sigap. Tetapi ketika menyangkut kasus besar, tokoh besar, atau perkara yang memiliki dampak luas, penyelesaiannya sering kali terasa lambat, rumit, dan berliku.
Rakyat tentu tidak butuh sensasi. Rakyat butuh kepastian.
Demokrasi atau Sekadar Arena Viral?
Demokrasi seharusnya menjadi ruang adu gagasan, bukan adu sensasi. Media sosial seharusnya menjadi sarana edukasi publik, bukan panggung pertarungan ego.
Ketika semua ingin tampil, semua ingin dikenal, semua ingin viral, maka kebenaran sering kali tersingkir. Yang kuat narasinya mengalahkan yang kuat datanya. Yang keras suaranya mengalahkan yang tenang pikirannya.
Akibatnya, masyarakat menjadi lelah. Publik terbelah. Kepercayaan terhadap institusi perlahan menurun. Padahal inti dari negara hukum adalah kepastian dan keadilan. Bukan popularitas.
Negeri Ini Butuh Ketegasan, Bukan Drama
Negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Tidak kekurangan profesor, ahli hukum, aktivis, maupun politisi. Yang sering kurang adalah konsistensi dalam menegakkan aturan.
Jika hukum sudah memutus, jalankan. Jika ada tuduhan, uji secara transparan. Jka ada kritik, jawab dengan data, bukan emosi.
Negara tidak boleh kalah oleh gaduhnya media sosial. Pemerintah tidak boleh terseret oleh arus viral. Aparat penegak hukum tidak boleh terombang-ambing oleh opini.
Karena jika setiap isu besar selalu berujung pada drama panjang tanpa penyelesaian tegas, maka publik akan semakin sinis. Dan sinisme adalah racun paling berbahaya bagi demokrasi.
Rakyat Hanya Ingin Kepastian
Rakyat sederhana saja. Tidak menuntut panggung. Tidak ingin drama. Tidak butuh sinetron politik. Yang rakyat inginkan hanyalah: Hukum yang adil. Kepastian yanPenyelesaian yang tidak berlarut-larut. Dan pemimpin yang fokus bekerja, bukan berdebat tanpa ujung.
Jika setiap peristiwa selalu punya tandingan, selalu ada kubu, selalu ada serangan balik, maka energi bangsa habis untuk bertengkar, bukan untuk membangun.
Lucu memang negeri ini. Tetapi kalau terus begini, yang lucu bisa berubah menjadi mengkhawatirkan. Dan pertanyaan itu tetap menggantung di udara: negeri ini mau dibawa ke mana?
